BORNEONEWS, Palangka Raya - Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Forum Komunikasi Publik sekaligus Reviu Standar Pelayanan atau SP dan Prosedur Operasional Standar atau POS pada Sabtu, 6 Desember 2025.
Kegiatan ini menjadi ruang evaluasi menyeluruh terhadap rancangan standar layanan lembaga agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Kegiatan dibuka oleh Kasubbag Umum BBPKT, Kambang, yang hadir mewakili Kepala Balai Bahasa Kalteng, Sukardi Gau. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya pelibatan publik dalam merumuskan standar layanan agar tidak terjebak pada sudut pandang internal semata.
“Komitmen kami adalah memberikan pelayanan dengan sepenuh hati. Karena itu, masukan dari luar, yakni bapak ibu yang hadir saat ini, menjadi sangat penting. Layanan tidak cukup efisien, tetapi juga harus transparan,” ujar Kambang membuka kegiatan di Aula Parawei, Jalan Tingang, Palangka Raya.
Forum ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan dari sektor pendidikan, lembaga vertikal, aparat keamanan, organisasi literasi, hingga media massa. Kehadiran stakeholder ini disebut sebagai representasi yang menggambarkan luasnya spektrum penerima layanan Balai Bahasa.
Perwakilan sekolah di Kota Palangka Raya menyampaikan bahwa standar pelayanan yang baik akan memperkuat kualitas pembinaan bahasa di sekolah.
“Kami berharap revisi ini menghasilkan prosedur yang lebih mudah dipahami guru dan satuan pendidikan,” ucap seorang pejabat yang hadir.
Selain lembaga pemerintah, forum ini juga diikuti komunitas literasi seperti Huma Literasi, Literasi Kancil, dan Forum TBM Kalteng. Mereka menilai penyederhanaan layanan sangat mendesak, terutama bagi komunitas yang bergantung pada dukungan program pembinaan bahasa.
Redaksi media lokal seperti Borneo News dan Kalteng Pos turut dilibatkan untuk memberikan perspektif komunikasi publik.
"Peran media juga penting dalam memastikan hasil reviu nantinya tersampaikan secara terbuka kepada masyarakat," kata Kambang lagi.
Balai Bahasa Kalteng berharap seluruh masukan dapat dirumuskan menjadi standar yang lebih operasional, efektif, dan adaptif terhadap perkembangan kebutuhan literasi di daerah.
"Proses finalisasi SP dan POS ditargetkan selesai sebelum akhir tahun sehingga kami harapkan kesedian peserta yang hadir untuk betul-betul memberi masukan untuk dapat kami terapkan," katanya. (TESTI PRISCILLA/H)
