BORNEONEWS, Pulang Pisau – Wakil Bupati Pulang Pisau, Ahmad Jayadikarta menyambangi sekaligus menyerahkan bantuan untuk warga terdampak musibah kebakaran yang terjadi di Rumah Makan Ponorogo, Jalan Lintas Kalimantan, Kabupaten Pulang Pisau, Sabtu, 10 Januari 2026.
Bantuan tersebut diserahkan langsung atas nama Bupati Pulang Pisau Ahmad Rifa’i dan berasal dari Dinas Sosial serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pulang Pisau.
Ahmad Jayadikarta menyampaikan rasa prihatin Pemerintah Daerah atas musibah kebakaran yang terjadi pada Jumat malam. Ia mengatakan bantuan yang diberikan diharapkan dapat meringankan beban para korban terdampak.
“Hari ini saya atas nama Bupati Pulang Pisau menyerahkan bantuan dari Dinas Sosial dan BPBD kepada korban musibah kebakaran Rumah Makan Ponorogo yang terjadi tadi malam. Pemerintah Daerah turut prihatin atas musibah ini dan kami hadir untuk membantu sesuai kemampuan yang ada,” ujar Jayadikarta.
Ia juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pulang Pisau agar lebih waspada terhadap potensi kebakaran, terutama yang disebabkan oleh kelalaian penggunaan peralatan listrik dan dapur.
“Saya berpesan kepada seluruh masyarakat, sebelum bepergian maupun sebelum tidur agar memeriksa terlebih dahulu peralatan listrik dan peralatan dapur. Pastikan tidak ada api yang masih menyala, kompor yang masih hidup, atau instalasi listrik yang berpotensi menimbulkan bahaya,” tegasnya.
Menurutnya, selain untuk menghemat penggunaan listrik, langkah tersebut sangat penting guna mencegah terjadinya kebakaran. Berdasarkan hasil sementara, kebakaran yang terjadi di Rumah Makan Ponorogo disebabkan oleh korsleting arus listrik.
“Seperti yang kita lihat, kebakaran ini disebabkan oleh korsleting listrik. Oleh karena itu, kewaspadaan harus terus ditingkatkan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Wakil Bupati menyampaikan rencana pembentukan satuan tugas (satgas) penanganan keadaan darurat mulai Senin mendatang. Satgas tersebut akan melibatkan instansi terkait yang bersifat emergensi.
“Besok hari Senin kita akan membentuk semacam satuan tugas yang melibatkan BPBD, Dinas Sosial, Pemadam Kebakaran, serta rumah sakit dan layanan kesehatan. Perlu dibuatkan jadwal piket atau sistem satgas agar penanganan keadaan darurat dapat dilakukan dengan lebih cepat dan terkoordinasi,” pungkasnya. (RETHA/y)
