BORNEONEWS, Palangka Raya - Anggota DPRD Palangka Raya, Sudarto, menegaskan bahwa layanan publik harus tetap berjalan optimal meskipun aparatur sipil negara (ASN) diberikan fleksibilitas kerja melalui skema Work From Anywhere (WFA) pada Maret 2026.
Menurut Sudarto, sejumlah layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tidak boleh terganggu. Layanan tersebut antara lain pelayanan kesehatan di rumah sakit dan puskesmas, pelayanan administrasi kependudukan, hingga layanan keamanan dan ketertiban yang melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
"Selain itu, layanan darurat seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta petugas pemadam kebakaran juga harus tetap siaga untuk memastikan penanganan keadaan darurat dapat dilakukan secara cepat dan tepat," minta Sudarto, Senin 9 Maret 2026.
Ia juga menekankan bahwa petugas yang berkaitan dengan pengaturan lalu lintas maupun operasional transportasi publik tetap harus menjalankan tugas secara langsung di lapangan agar aktivitas masyarakat tidak terganggu.
Sudarto menjelaskan bahwa kebijakan WFA bagi ASN diberikan selama lima hari pada Maret 2026, yaitu dua hari sebelum libur nasional Hari Raya Nyepi pada 16 dan 17 Maret, serta tiga hari setelah libur Hari Raya Idulfitri pada 25, 26, dan 27 Maret 2026.
"Penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan tersebut harus tetap diatur secara bijak oleh masing-masing instansi agar pelayanan kepada masyarakat di Kota Palangka Raya tetap berjalan maksimal meskipun ASN menerapkan pola kerja fleksibel," pungkasnya. (MARINI/H)
