BORNEONEWS, Pulang Pisau – Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program strategis nasional dari pemerintah pusat untuk meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat sekaligus menekan angka stunting.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Pulang Pisau, Bakhzar Efendi mengatakan, program tersebut dirancang secara khusus oleh pemerintah pusat untuk membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
“Pada dasarnya seluruh pemerintah daerah seyogianya bisa menerima program MBG ini dengan baik. Program ini bukan program yang muncul begitu saja, tetapi memang sengaja didesain oleh pemerintah pusat untuk dapat berkontribusi membantu pemerintah daerah, terutama dalam pemenuhan gizi masyarakat yang berdampak positif terhadap penurunan stunting,” ujar Bakhzar. Jumat, 13 Maret 2026.
Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau menyambut baik pelaksanaan program tersebut sesuai arahan pimpinan daerah.
“Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau menyambut baik program ini. Sesuai instruksi pimpinan, baik Bupati, Wakil Bupati maupun Sekda, kami konsisten mendukung dan membantu kelancaran serta kesuksesan program strategis nasional ini,” katanya.
Menurut Bakhzar, di Kabupaten Pulang Pisau terdapat potensi sasaran sekitar 30 ribu masyarakat yang akan menerima manfaat dari program MBG. Jumlah tersebut sejalan dengan kondisi sosial ekonomi dan tingkat stunting di daerah tersebut.
“Di Pulang Pisau ini targetnya sekitar 30 ribu orang yang akan dibantu melalui program MBG. Ini juga berkaitan dengan angka kemiskinan kita yang sekitar 4,7 persen dan angka stunting yang berdasarkan hasil SSGI mencapai sekitar 27 persen. Dalam kondisi efisiensi anggaran yang cukup ketat saat ini, program ini sangat membantu pemerintah daerah,” jelas Bakhzar.
Ia juga mengakui bahwa sebagai program baru, pelaksanaan MBG di lapangan masih membutuhkan proses penyesuaian.
“Sebagai program baru tentu tidak langsung sempurna. Akan ada proses adaptasi, termasuk penyesuaian pola makan, jenis makanan, hingga selera masyarakat. Karena itu perlu disikapi secara bijak,” ucapnya.
Bakhzar menilai, sebagian masyarakat masih menilai porsi makanan dari jumlah atau kuantitas, padahal program tersebut disusun berdasarkan kebutuhan gizi yang tepat.
“Kadang masyarakat menilai dari jumlahnya saja, padahal sebenarnya yang dihitung adalah kebutuhan gizinya. Misalnya berapa kebutuhan karbohidrat, protein, dan vitamin yang diperlukan tubuh. Karena itu juga kenapa sering diberikan telur, sebab berdasarkan kajian masyarakat kita memang masih kekurangan protein,” katanya.
Ia berharap berbagai pihak, termasuk media, dapat memberikan edukasi kepada masyarakat terkait tujuan dan manfaat program tersebut.
“Harapannya semua pihak dapat memberikan dukungan positif, termasuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa nilai gizi tidak selalu ditentukan oleh jumlah makanan yang banyak,” tuturnya.
Selain itu, Bakhzar juga menyoroti keterlibatan pelaku usaha lokal dalam penyediaan bahan baku program MBG. Menurutnya, pemerintah daerah terus mendorong agar UMKM lokal dapat terlibat lebih besar.
“Itu juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Kami sudah melakukan audiensi dengan pihak terkait untuk memetakan persoalan di lapangan. Ternyata ada beberapa persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh penyedia bahan, sehingga tidak semua bisa langsung terlibat,” jelasnya.
Meski demikian, pemerintah daerah tetap berupaya mencari solusi agar pelaku usaha lokal dapat berpartisipasi dalam program tersebut.
“Yang terpenting bagaimana program ini benar-benar bisa membantu masyarakat dan berjalan sukses. Sayang sekali kalau program sebesar ini tidak berjalan optimal, apalagi anggarannya sudah tersedia,” pungkasnya. (RETHA/y)
