BORNEONEWS, Sampit – Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotawaringin Timur (Kotim), Multazam K. Anwar, mengungkapkan adanya langkah koordinasi intensif untuk menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) sekaligus persoalan kekeringan yang sedang dihadapi khususnya di wilayah Kecamatan Teluk Sampit.
“Jadi update kami per hari ini, kemarin kami sudah melakukan pertemuan internal dengan Kecamatan Teluk Sampit, yang memang merupakan daerah risiko tinggi Karhutla,” ujar, Selasa, 28 April 2026.
Ia mengungkapkan dalam pertemuan tersebut, BPBD Kotim melakukan kolaborasi sinergis bersama aparat kecamatan, perwakilan kepala desa, dan tiga perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut untuk membangun komitmen bersama dalam penanggulangan ancaman Karhutla.
“Kami sudah berkolaborasi dengan aparat kecamatan, perwakilan kepala desa, dan beberapa perusahaan yang ada di sana untuk membangun komitmen penanggulangan kebakaran hutan dan lahan,” tambahnya.
Selain Karhutla, BPBD juga memberikan perhatian serius terhadap ancaman kekeringan yang berdampak signifikan di wilayah tersebut. Sebagai upaya mitigasi, rencana pembuatan sumur artesis sedang dipertimbangkan sebagai sumber pasokan air alternatif di musim kemarau.
“Ancaman kekeringan juga kami sampaikan. Alhamdulillah, ada upaya pembuatan sumur-sumur artesis di sana. Kepala desa di ujung Pandaran menginformasikan bahwa kedalaman 8 meter sudah layak konsumsi saat ini, tapi bagaimana nanti saat musim kemarau, itu tantangan yang harus kita hadapi,” jelas Multazam.
BPBD juga menyampaikan kekhawatiran terhadap kondisi di Kecamatan Pulau Hanaut, di mana hasil pemetaan menunjukkan bahwa ketersediaan air bawah tanah rata-rata tidak layak konsumsi.
“Kami agak khawatir di Kecamatan Pulau Hanaut karena dari mapping yang pernah dilakukan, air bawah tanahnya tidak layak konsumsi. Kami berharap air dari dalam hutan turun dan dimanfaatkan lewat pembuatan sekat-sekat,” terangnya.
Ke depan, BPBD Kotim berencana untuk koordinasi lebih lanjut dengan Kecamatan Mentaya Hilir Selatan sembari melakukan pemetaan pembiayaan penanggulangan bencana di masing-masing kecamatan untuk memperkuat operasi mitigasi di tingkat lokal.
“Kami berharap operasi penanggulangan bencana Karhutla dan Kekeringan dapat dimulai dari tingkat desa, naik ke kecamatan, dan akhirnya di tingkat kabupaten,” pungkasnya.
Dengan strategi kolaboratif ini, BPBD Kotim berupaya menghadirkan penanganan yang cepat dan tepat sehingga potensi bencana dapat diminimalkan dan dampaknya bagi masyarakat dapat ditekan seminimal mungkin. (DEVIANA/y)
