BORNEONEWS, Palangka Raya – Laju inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah tercatat termasuk tiga tertinggi secara nasional. Kondisi ini menjadi perhatian serius Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalteng untuk segera dicarikan solusi yang tepat dan berkelanjutan.
Menyikapi hal tersebut, Ketua Komisi II DPRD Kalteng, Siti Nafsiah, meminta pemerintah provinsi untuk segera memperkuat kebijakan pengendalian inflasi yang tidak hanya bersifat sementara, melainkan memiliki landasan jangka panjang.
Menurutnya, posisi inflasi yang tinggi secara terus-menerus akan membebani daya beli masyarakat, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah.
“Karena inflasi Kalteng masuk dalam tiga besar tertinggi nasional, maka diperlukan langkah yang lebih strategis. Tidak cukup hanya mengandalkan operasi pasar sesekali, tapi harus ada perencanaan yang matang untuk menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga dari hulu ke hilir,” tegas Siti Nafsiah, Jumat, 12 Juni 2026.
Ia menekankan pentingnya memperkuat ketahanan pangan daerah, memperbaiki sistem distribusi barang, serta memantau pergerakan harga bahan pokok secara berkala.
Kebijakan yang terukur dan terkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan dinilai mampu mencegah lonjakan harga yang tidak terkendali di masa mendatang.
"Kami selaku DPRD Kalteng juga berharap agar kebijakan yang disusun mampu menyeimbangkan antara kepentingan produsen dan konsumen, sehingga perekonomian daerah dapat tumbuh stabil dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan seluruh masyarakat Kalimantan Tengah," pungkasnya. (PATHUR/H)
