BORNEONEWS, Pulang Pisau - Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, menindaklanjuti Program Donasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan menggandeng perusahaan yang beroperasi di daerah setempat untuk membantu pembiayaan jaminan kesehatan bagi 4.480 peserta.
“Kami berharap perusahaan dapat membantu melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) agar kebutuhan pembiayaan BPJS masyarakat dapat terpenuhi,” kata Wakil Bupati Pulang Pisau Ahmad Jayadikarta di Pulang Pisau, Selasa.
Ia menegaskan pemerintah daerah sebelumnya telah menyepakati target kontribusi minimal 200 peserta BPJS dari setiap perusahaan. Kesepakatan tersebut diharapkan menjadi komitmen bersama untuk membantu perlindungan kesehatan masyarakat.
Beberapa perusahaan, katanya, telah menunjukkan komitmen dengan berpartisipasi dalam pembiayaan BPJS melalui program CSR. Bantuan yang telah terdata saat ini masih mencakup sekitar seribu peserta BPJS dari perusahaan yang menyatakan kesediaannya.
“Jumlah tersebut dinilai masih jauh dari kebutuhan yang harus dipenuhi pemerintah daerah,” katanya.
Ia menyebutkan contohnya salah satu perusahaan yang memiliki dua unit usaha bersedia menanggung total 400 peserta. Ia juga meminta perusahaan besar lainnya dapat meningkatkan partisipasi sesuai kesepakatan yang telah dibangun bersama sebelumnya.
Ia mengatakan Pemkab Pulang Pisau gandeng perusahaan donasi JKN, dari 16 perusahaan yang terlibat dalam pembahasan tersebut, sebagian besar belum menyampaikan kontribusi secara maksimal. Kondisi ini menyebabkan target pemenuhan kebutuhan BPJS bagi 4.480 peserta masih belum tercapai.
“Baru beberapa perusahaan yang telah menyatakan komitmennya, sehingga dukungan tambahan masih sangat diperlukan,” katanya.
Pemerintah daerah berharap, seluruh pihak dapat bergotong royong dalam memperluas akses jaminan kesehatan masyarakat melalui pembiayaan yang berkelanjutan.
Selain CSR perusahaan, katanya, dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga dipertimbangkan untuk menutup kekurangan yang ada.
“Melalui kerja sama semua pihak, kebutuhan pembayaran BPJS masyarakat dapat terpenuhi secara menyeluruh,” kata Ahmad Jayadikarta.
ANTARA
