BORNEONEWS, Palangka Raya – Gelombang kekecewaan masyarakat akibat pemadaman listrik bergilir yang berlangsung berkepanjangan memuncak. Aliansi Gerakan Palangka Raya Gelap (GPG) menggelar demonstrasi damai di depan Kantor PLN UP3 Palangka Raya, Jalan Ahmad Yani, pada Selasa 28 Juli 2026.
Aksi ini berlangsung penuh emosi lantaran General Manager PLN Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah tidak hadir untuk menerima aspirasi massa.
Sebagai bentuk ekspresi kekecewaan, peserta aksi melakukan penutupan sementara akses kantor serta memasang spanduk pernyataan tuntutan di gerbang utama. Perwakilan Aliansi GPG, Fiteli, menyampaikan bahwa pemadaman yang terjadi selama berbulan-bulan
ini telah menyengsarakan masyarakat luas, tidak hanya di Palangka Raya namun juga di berbagai wilayah Kalteng dan Kalsel.
"Kami datang dengan harapan mendapat solusi konkret dari General Manager Wilayah. Padahal kami sudah melayangkan surat pemberitahuan sejak sehari sebelumnya. Jarak tempuh antara wilayah Kalsel dan Kalteng hanya sekitar empat jam, seharusnya bukan alasan untuk tidak hadir berdialog langsung dengan kami," ujar Fiteli seusai kegiatan.
Pihak aliansi dengan tegas menolak tawaran komunikasi alternatif melalui panggilan video. Mereka menegaskan hanya menginginkan pertemuan tatap muka secara langsung dengan pimpinan PLN yang berwenang.
"Kami tidak menerima panggilan video. Harus berhadapan langsung bersama masyarakat yang menjadi korban ketidakjelasan ini," tegas aktivis dari Perkumpulan Pemuda Nusantara tersebut.
Dalam aksinya, Aliansi GPG merangkum sejumlah tuntutan utama: mendesak kepastian segera dihentikannya pemadaman listrik bergilir, meminta pencopotan jabatan General Manager PLN Wilayah Kalselteng serta Manajer PLN UP3 Palangka Raya, dan menuntut tanggung jawab berupa ganti rugi atas kerugian materiil yang dialami masyarakat.
Fiteli meluruskan bahwa penutupan sementara kantor bukanlah tindakan penyegelan, melainkan bentuk pernyataan ketidakpuasan karena belum adanya titik terang penyelesaian. Aliansi juga memastikan akan kembali menggelar aksi yang lebih besar pada Rabu 29 Juli 2026 pukul 10.00 WIB, dan telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian demi kelancaran kegiatan tersebut.
"Spanduk ini tidak boleh dicopot sampai kami kembali lagi besok. Aksi ini akan terus berlanjut sampai tuntutan kami dipenuhi," pungkasnya. (PATHUR/H)
