BORNEONEWS, Nanga Bulik – Pemerintah Kabupaten Lamandau merespons keresahan masyarakat terkait kelangkaan dan tingginya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di tingkat pengecer. Pemerintah daerah menyebut tambahan pasokan menjadi salah satu langkah yang tengah dilakukan untuk mengatasi kondisi tersebut.
Respons itu disampaikan Wakil Bupati Lamandau H Abdul Hamid dan Sekda Lamandau H M Irwansyah saat berdialog dengan empat pemuda yang mendatangi Kantor Bupati Lamandau untuk menyampaikan aspirasi, Kamis, 14 Agustus 2026.
Para pemuda meminta pemerintah memastikan ketersediaan BBM di Lamandau mencukupi, distribusinya merata dan harga sesuai ketentuan. Mereka juga meminta pengawasan diperketat untuk mencegah penimbunan maupun penyimpangan distribusi BBM.
Salah satu perwakilan massa, Irfan, mengatakan masyarakat membutuhkan kepastian karena kelangkaan BBM berdampak langsung terhadap aktivitas dan kebutuhan sehari-hari.
Ia juga meminta pemerintah membuka informasi mengenai tata kelola distribusi BBM agar masyarakat mengetahui penyebab persoalan yang terjadi serta langkah penanganannya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Bupati Lamandau H Abdul Hamid menjelaskan bahwa kondisi kelangkaan Pertalite tidak terlepas dari berkurangnya pasokan Pertamax.
Menurutnya, keterbatasan Pertamax membuat sebagian konsumen beralih menggunakan Pertalite sehingga permintaan terhadap BBM bersubsidi tersebut meningkat.
“Pasokan Pertamax dari hulu mengalami kekurangan. Akibatnya, pengguna Pertamax diduga beralih ke Pertalite,” kata Abdul Hamid.
Pemkab Lamandau, lanjutnya, telah berupaya berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memperoleh tambahan kuota BBM guna memenuhi kebutuhan masyarakat.
Sekda Lamandau H M Irwansyah menambahkan, koordinasi tersebut mulai membuahkan hasil. Pihaknya telah memperoleh tambahan kuota BBM untuk sejumlah SPBU di Lamandau.
“Untuk SPBU yang berada di dekat RSUD mendapat tambahan kuota 16 ribu liter, sedangkan Pertamax mendapat tambahan 8 ribu liter,” ujar Irwansyah.
Ia menyebut tambahan pasokan tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi tekanan terhadap ketersediaan BBM di lapangan. Pemerintah daerah juga masih melakukan pemantauan ke sejumlah SPBU untuk mengetahui kondisi distribusi secara langsung.
Pemantauan tersebut dilakukan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pihak terkait lainnya. Dari hasil pemantauan, pemerintah akan menginventarisasi persoalan yang terjadi sebelum menentukan langkah penanganan berikutnya.
Irwansyah menegaskan pemerintah daerah terbuka terhadap kritik dan masukan masyarakat, termasuk aspirasi yang disampaikan melalui aksi tersebut.
“Pemerintah daerah menerima aspirasi masyarakat dan akan terus mencari solusi agar persoalan BBM ini segera tertangani,” tegasnya.
Pemkab Lamandau berharap tambahan pasokan dan pengawasan distribusi dapat membantu menjaga ketersediaan BBM sekaligus mencegah terjadinya kelangkaan berkepanjangan di wilayah tersebut. (NATALIA KRISTIN/y)
