BORNEONEWS, Nanga Bulik – Pemerintah Kabupaten Lamandau terus memperkuat pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai upaya menjaga ketersediaan pasokan sekaligus menekan disparitas harga di wilayah daerah.
Upaya tersebut dibahas dalam rapat tindak lanjut yang dipimpin Wakil Bupati Lamandau Abdul Hamid di Ruang Rapat Bupati Lamandau, belum lama ini. Rapat dihadiri Sekretaris Daerah, Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam, unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, camat serta instansi terkait.
Abdul Hamid mengatakan, kelancaran distribusi BBM menjadi perhatian pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat dan keberlangsungan aktivitas ekonomi di Lamandau.
“Pemkab Lamandau terus berupaya memaksimalkan strategi yang ada agar kebutuhan masyarakat secara umum maupun berbagai sektor yang membutuhkan BBM dapat terpenuhi dengan baik,” ujar Abdul Hamid.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah tidak hanya berfokus pada ketersediaan pasokan, tetapi juga berupaya memastikan distribusi BBM berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan perbedaan harga yang terlalu tinggi antardaerah.
“Distribusi harus kita kawal bersama. Kalau ada kendala atau persoalan di lapangan, segera dikoordinasikan agar bisa ditindaklanjuti dan tidak berlarut-larut,” katanya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau M. Irwansyah menekankan bahwa pengawasan distribusi membutuhkan keterlibatan seluruh unsur terkait, terutama dalam memantau kondisi di lapangan.
“TNI, Polri, Dinas Perhubungan, Satpol PP dan seluruh perangkat daerah Kabupaten Lamandau harus terus memperkuat koordinasi bersama pemerintah daerah dalam menjaga kelancaran distribusi BBM serta menangani berbagai persoalan yang terjadi di lapangan,” ujar Irwansyah.
Menurutnya, pemantauan secara langsung penting dilakukan untuk mengetahui kondisi distribusi, ketersediaan pasokan hingga perkembangan harga BBM di sejumlah wilayah.
“Setiap informasi dari lapangan harus menjadi bahan evaluasi. Dengan koordinasi yang baik, kita bisa menentukan langkah penanganan yang lebih cepat dan tepat,” tuturnya.
Pemkab Lamandau akan melanjutkan pemantauan dan evaluasi distribusi BBM secara berkala dengan melibatkan perangkat daerah serta instansi terkait. Kebijakan penanganan juga akan disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan di lapangan.
Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga pasokan BBM tetap tersedia, memperlancar distribusi hingga wilayah kecamatan dan desa, serta membantu mengendalikan disparitas harga sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan harga yang lebih wajar. (NATALIA KRISTIN/y)
