BORNEONEWS, Kuala Kurun - Wakil Bupati Gunung Mas, Efrensia L.P Umbing menyinggung soal salah satu upaya pencegahan terjadinya korupsi dengan melakukan digitalisasi.
"Salah satu upaya untuk mencegah terjadinya korupsi di lingkungan pemerintah adalah digitalisasi dalam pengadaan barang dan jasa,” ucapnya usai mengikuti video conference bersama Menteri Dalam Negeri, Ketua KPK dan Ketua LKPP, Senin 24 Januari 2022.
Perempuan pertama yang menjadi Wakil Bupati Gumas ini menjelaskan bahwa digitalisasi yang dimaksud di sini adalah penggunaan e-katalog, baik itu e-katalog nasional maupun e-katalog lokal.
Nantinya pada e-katalog jelas termuat harga dan bukti transaksi guna mencegah barang fiktif, penggelembungan atau mark up harga, serta mempercepat realisasi anggaran.
Tidak hanya untuk mencegah adanya korupsi, e-katalog juga disebut memiliki manfaat untuk para UMKM. Pasalnya produk lokal juga bisa dipasarkan menggunakan e-katalog tersebut.
Namun, tutur dia, tentunya pembuatan e-katalog lokal melalui berbagai proses dan harus ada persetujuan dari LKPP. Hal ini akan sangat membantu UMKM dalam memasarkan berbagai produk yang mereka hasilkan.
"Saat ini kita memakai e-katalog nasional. Sekarang kita diberi kesempatan membuat e-katalog lokal dan memasukkan produk-produk UMKM kita. Itu yang dan sedang kita susun," paparnya.
--page
Dengan adanya e-katalog lokal, sambung dia, maka diharap pemerintah dapat membeli berbagai produk UMKM lokal sehingga UMKM lokal juga akan terbantu.
Tidak hanya dengan e-katalog, vidcon Mendagri, KPK, dan LKPP juga membahas hal-hal terkait upaya mencegah terjadinya korupsi lainnya, seperti perbaikan pada sistem kerja, termasuk dalam hal rekrutmen pegawai dan jabatan, perizinan, dan lainnya.
“Mendagri, KPK dan LKPP memberi arahan terkait titik-titik rawan korupsi saat vidcon tadi. Dilakukan evaluasi untuk mengetahui kelemahan dan potensi temuan. Di mana sistem yang perlu diperbaiki, itu yang dievaluasi,” tukasnya. (MAGANG 2/B-6)
