BORNEONEWS, Tamiang Layang - Anggota Komisi VII DPR RI Willy M Yoseph melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Barito Timur, Kamis, 6 Oktober 2022. Dalam kunjungan tersebut, wakil rakyat dari Fraksi PDI Perjuangan Dapil Kalteng ini mengadakan pertemuan dengan pemerintah daerah, DPRD, Forkopimda, BUMN perwakilan perusahaan swasta maupun tokoh masyarakat di ruang rapat paripurna DPRD Barito Timur.
Pertemuan yang dimulai pukul 10.00 WIB hingga pukul 14.00 WIB itu diisi dengan pemaparan dari Willy M Yoseph terkait tugas DPR RI secara umum maupun masing-masing komisi di DPR. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab atau penyampaian usulan dari anggota DPRD maupun, pemerintah daerah maupun unsur Forkopimda.
Saat diwawancarai usai pertemuan, Willy mengatakan bahwa sebagai wakil rakyat dia melakukan kunjungan reses ke Barito Timur untuk menyerap aspirasi masyarakat sekaligus menyampaikan hal-hal yang terkait tugasnya di komisi VII DPR RI yang membidangi energi, riset dan teknologi.
Karena itu, pada kunjungan tersebut, dia juga membawa mitra Komisi VII DPR RI dari BUMN yakni Pertamina dan PLN untuk menjelaskan terkait distribusi BBM maupun elpiji bersubsidi, distribusi listrik serta mitra perusahaan swasta seperti Rimau Grup dan Adaro.
"Tadi banyak hal yang bisa kita diskusikan, termasuk yang paling sensitif masalah perbatasan Kalsel-Kalteng di Barito Timur. Intinya perbatasan ini adalah perbatasan antara dua provinsi dan dua kabupaten yang masih dalam lingkup Negara kesatuan Republik Indonesia, jadi bukan perbatasan dengan negara lain. Sehingga, perlu kita menghormati cara penyelesaian sesuai dengan undang-undang yang ada di republik ini," ujarnya.
--page
Menurutnya, semua aspirasi masyarakat telah didengar, namun jika ada yang merasa tidak puas dengan penyelesaian yang ada, maka ada jalur lain yang dapat dimanfaatkan seperti musyawarah mufakat maupun jalur hukum.
"Harapan kami masyarakat di sana teduh saja, tenang saja dan menikmati hidup di wilayahnya. Nanti urusan perbatasan dan lain-lain itu akan diurus oleh negara, apa yang diputuskan oleh negara itulah Indonesia yang harus kita cintai karena kita tidak mengambil wilayah negara lain ataupun negara lain sedang mengambil wilayah kita. Ini kan masih wilayah NKRI. Jadi tinggal mengurus tata batas," kata Willy.
Masalah lain yang ramai dibahas selama pertemuan yakni terkait pemadaman listrik yang sempat terjadi selama dua hari dan menyebabkan aktivitas masyarakat yang terganggu.
"Tadi sudah kita tahu dari PLN bahwa kuncinya adalah karena Barito Timur belum memiliki Gardu Induk (GI) sendiri, sehingga voltase listrik tidak stabil serta jika terjadi gangguan di wilayah Amuntai, maka Barito Timur ikut terdampak. Karena itu, sepulang dari sini saya akan bicara lagi dengan teman-teman di PLN agar secepatnya memasang gardu induk di Barito Timur tanpa harus menunggu tahun depan," ungkapnya.
Selanjutnya, ada 4 desa juga yang belum teraliri listrik. Karena itu, akan diupayakan antara tahun 2023 hingga tahun 2004 seluruh desa di Barito Timur telah teraliri listrik dengan catatan, infrastruktur jalan menuju desa tersebut sudah siap sehingga memudahkan pemasangan jaringan listrik.
--page
"Tidak ada listrik maka tidak ada kesejahteraan karena itu penting untuk kita selesaikan permasalahan ini," tegasnya.
Terkait BBM dan elpiji bersubsidi, dia menilai tidak ada masalah karena kuota yang disiapkan Pertamina mencukupi. Hanya saja, yang perlu dilakukan yaitu pengawasan yang ketat sehingga penggunaan bahan bakar bersubsidi tersebut tepat sasaran.
Hal lain yang juga disinggung dalam pertemuan tersebut yaitu hubungan antara pemerintah kabupaten dengan DPRD setempat maupun pemerintah pusat dan DPR RI.
"Saya pikir tadi kita sudah komunikasikan juga, sehingga tidak ada kebuntuan komunikasi untuk penyampaian aspirasi. Kami dari DPR RI dapil Kalteng akan terus membuka diri untuk mengawal aspirasi masyarakat dan pemerintah dalam rangka kita membangun Kalteng ini," ucapnya.
"Lain-lain saya rasa tidak ada yang terlalu berat bagi kita, karena yang paling ingin kita capai yaitu bagaimana kehidupan bermasyarakat dan bernegara di sini aman, damai, dan sejahtera. Sehingga, semua aktivitas pembangunan dan kemasyarakatan bisa berjalan dengan baik. Itu saja kuncinya rakyat patuh kepada undang-undang dan peraturan begitu juga dengan pemerintah karena hukum merupakan panglima kita," tandasnya. (BOLE MALO/B-7)
