BORNEONEWS, Sampit - Wakapolda Kalimantan Tengah Brigjen Mohamad Agung Budijono mengujungi Kabupaten Kotawaringin Timur. Kedatangannya disambut Wakil Bupati Irawati dalam ramah tamah di Aula Rumah Jabatan Bupati, Senin, 20 Maret 2023.
"Beberapa waktu lalu bersama saya bersama Wakil Gubernur ditugaskan melaksanakan rapat tentang karhutla. Ada 3 daerah yang hadir Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Riau. Dari ketiga itu semua memandang kita karena kita ranking 1," kata Brigjen Budijono.
Brigjen Budijono menghentikan pidatonya sejenak. Suara tepuk tangan dari seluruh jajaran Forkopimda, kepala OPD dan tokoh masyarakat menyambut riuh berita capaian ranking 1 Kalteng.
"Kenapa mereka memandang kita. Kita dapat ranking 1 kerawanan karhutla," lanjutnya disambut tawa sebab ranking 1 nyatanya bukan untuk capaian yang baik.
Ia menceritakan titik merah menyebar di 10 Kabupaten/ Kota Kalteng pada rentang Maret hingga Mei. BMKG dan BPDB memperingatkan untuk waspada dan mempersiapkan sebaik mungkin untuk menghadapi bencana karhutla.
--page
"Gubernur berpesan, sampaikan kepada seluruh SKPD dan Bupati turun semua dalam setiap even minta doa hujan dalam hal apapun minta doa hujan," ujarnya.
Selanjutnya ia menyampaikan pesan gubernur perihal stunting. Mengingat wilayah Kotim memiliki angka stunting yang cukup tinggi. Mengacu pada data EPPGBM sebaran stunting di wilayah ini mencapai 22,6 persen pada tahun 2022.
"Memang suatu hal yang harus kita cermati karena itu masa depan kita. Sekarang belum ada efeknya, 10 tahun kedepan akan terasa," bebernya.
Bahkan ia mendapati anak stunting juga ditemukan pada masyarakat mampu. Akibat tidak mendapat binaan pola asuh yang benar terhadap anak.
"Kami minta KUA nanti kalau menikahkan orang harus memberikan edukasi mendidik anak. Saya temui anak dibawah 5 tahun dikasih supermi kenyang tapi tidak tumbuh," demikian.
Irawati memberikan apresiasi atas kunjungan Wakapolda Kalteng. "Kami menyambut baik dan mengapresiasi kunjungan kerja ini sebagai upaya membangun harmonisasi dan kebersamaan antara instansi pemerintah untuk mewujudkan pelaksanaan tata kelola pemerintah dan kemasyarakatan," kata Irawati. (DEWI PATMALASARI/Y)
