BORNEONEWS, Palangka Raya - Bupati Gunung Mas (Gumas), Jaya S Monong mengatakan, pihaknya sedang menyiapkan tempat rehabilitasi bagi pemakai dan pecandu narkotika, psikotropika dan obat-obatan terlarang (narkoba).
"Kami dengan pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kuala Kurun menyiapkan sarana prasarana untuk pelaksanaan perihal yang dimaksud tadi,” ucapnya di Kuala Kurun, Kalimantan Tengah (Kalteng), Sabtu.
Orang nomor satu di lingkup Pemerintah Kabupaten Gunung Mas ini mengatakan, sarana prasarana yang disiapkan termasuk tenaga kesehatan dan lainnya.
Jaya memberi perhatian khusus terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah setempat. Sebab narkoba sangat menghambat pembangunan sumber daya manusia (SDM).
Keberadaan tempat rehabilitasi diharapkan membantu pemakai untuk terlepas dari jerat narkoba, sehingga mereka dapat kembali menjadi manusia produktif yang turut berperan dan ambil bagian dalam pembangunan. Tempat rehabilitasi ini juga sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, khususnya pecandu dan pengguna narkoba untuk terbebas dari jerat barang haram itu.
--page
Sementara itu, Direktur RSUD Kuala Kurun, Rusni D Mahar menyampaikan, ada sejumlah sarana prasarana yang harus dipersiapkan terkait tempat rehabilitasi bagi pemakai narkoba.
Untuk tenaga kesehatan dapat dibilang sudah siap. Tenaga kesehatan yang dimaksud seperti dokter spesialis kesehatan jiwa, dokter umum, perawat, dan apoteker.
Mantan Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Tumbang Miri, Kecamatan Kahayan Hulu Utara ini menyebut, ruang rawat inap khusus bagi pasien pemakai narkoba juga diperlukan.
Usulan agar RSUD Kuala Kurun ditetapkan menjadi Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) juga telah disampaikan kepada Kementerian Kesehatan.
Usulan disampaikan melalui Dinas Kesehatan Gunung Mas, yang meneruskan ke Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah, dan diteruskan lagi ke Kementerian Kesehatan.
“Jika RSUD Kuala Kurun sudah ditetapkan sebagai IPWL, pelayanan rawat inap bagi pemakai narkoba bisa dilakukan dengan biaya ditanggung 100 persen oleh Kementerian Kesehatan,” kata Rusni.
ANTARA
