JAKARTA –
**Borneonews - Jakarta**, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, baru saja mengadakan rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang berlangsung perdana di Ibu Kota Nusantara (IKN). Salah satu agenda utama dalam pertemuan tersebut adalah membahas rencana peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di area IKN. Dalam pernyataannya, Menko Muhadjir menyatakan niatnya untuk mengakhiri masa jabatannya dengan memberikan perhatian yang besar terhadap pengembangan IKN. Penekanan tersebut sejalan dengan instruksi Presiden yang meminta agar pengembangan ini menjadi prioritas. Ia menambahkan bahwa kedepannya, akan ada pertemuan-pertemuan yang lebih detail dan teknis guna membahas secara lebih mendalam berbagai aspek terkait IKN. Muhadjir menjelaskan bahwa pemerintah berkomitmen untuk menerapkan langkah-langkah inklusif dalam peningkatan pembangunan manusia di kawasan IKN. Ia mengharapkan masyarakat setempat berperan aktif dalam proses pembangunan dan tidak hanya sekedar menjadi penonton. Dorongan tersebut menunjukkan pentingnya keterlibatan lokal dalam pengembangan IKN. Lebih lanjut, ia juga menyoroti aspek mobilisasi yang akan terjadi, terutama dengan rencana kedatangan para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan potensi urbanisasi masyarakat lainnya. Hal ini harus diantisipasi, mengingat arus tersebut dapat mempengaruhi keseimbangan pengelolaan IKN yang dirancang untuk menjadi kota masa depan yang berkelanjutan. Menurutnya, tantangan yang dihadapi sangat kompleks dan tidak hanya sebatas pada aspek investasi dan infrastruktur. Tiga aspek utama yang harus diperhatikan adalah kesehatan, pendidikan, dan penguatan SDM, atau yang sering disebut sebagai *man power*. Dalam bidang kesehatan, Menko Muhadjir menekankan perlunya memprioritaskan tenaga medis lokal dan menyediakan mentoring khusus bagi mereka sebelum mendapatkan beasiswa. Ini bertujuan untuk memastikan kualitas pelayanan kesehatan di wilayah tersebut. Selanjutnya, untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak-anak daerah, diperlukan dukungan dari lembaga pendidikan yang berkualitas. Pendekatan terhadap fasilitas pendidikan yang dapat diakses di IKN sangat penting agar warga lokal bisa mendapatkan pendidikan yang setara dengan daerah lain. "Kami ingin warga lokal sebagai pemilik asli IKN, tidak merasa terpinggirkan oleh kehadiran pendatang baru yang mungkin merasa lebih eksklusif di kawasan tersebut," ujar Menko Muhadjir. Dia juga menekankan bahwa pembangunan IKN merupakan simbol dari komitmen Pemerintah untuk menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Proyek ini sejalan dengan visi Presiden Joko Widodo yang ingin mengubah paradigma pembangunan dari yang Jawa Sentris menjadi Indonesia Sentris, sehingga setiap daerah di Indonesia bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang. ANTARA