BORNEONEWS, Palangka Raya - Potret kehidupan berdemokrasi di Kalimantan Tengah (Kalteng) menurun. Ini tergambar dari Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2015 sebesar 73,46 dalam skala 0 sampai 100. Terjadi penurunan 5,54 poin dibandingkan IDI 2014 yang mencapai 79,00. Anehnya, lembaga demokrasi malah berkontribusi terbanyak penurunan IDI tersebut.
Lembaga-lembaga Demokrasi turun 14,43 poin dari semula 81,48 menjadi 67,05. Ada tiga aspek demokrasi sebagai tolok ukur. Dua lainnya adalah Kebebasan Sipil turun 7,86 poin (dari 92,93 menjadi 85,07), dan satunya adalah Hak-hak Politik yang naik 1,89 poin (dari 66,42 menjadi 68,31).
Beberapa indikator pada Aspek Lembaga Demokrasi ini yang tercatat berkategori buruk yaitu Perda inisiatif DPRD (skore 0), rekomendasi DPRD kepada Eksekutif (skore 7,14), dan kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai peserta pemilu (skore 0, atau tidak sama sekali).
“Meskipun mengalami penurunan, capaian kinerja demokrasi Kalteng sebesar 73,46 tersebut masih berada pada kategori “sedang”. Sebab Klasifikasi tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori yakni 'baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60–80), dan “buruk” (indeks < 60),” kata Syafi’i Nur, kepala bidang Statistik Sosial BPS Kalteng, di Palangka Raya, Rabu (3/8/2016).
Ia menjelaskan, untuk Aspek Lembaga Demokrasi, Variabel yang diukur adalah peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi pemerintah daerah, peran peradilan yang independen, dan Pemilu yang bebas dan adil. Untuk Aspek Hak Politik, ada dua variabel yaitu hak memilih dan dipilih, serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sedangkan untuk Aspek Kebebasan Sipil, ada empat variabel yaitu Kebebasan berkumpul berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi.
Dari total 11 varibel dan 28 indikator yang diukur, ada tiga variabel yang berkategori merah atau buruk, yaitu partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan yaitu 59,17 (dibawah 60), peran DPRD (58,74), dan peran partai politik (10,0), demonstrasi yang bersifat kekerasan (skore 26,09), Tindakan/pernyataan pejabat membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama (Skore 50,0), dan Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender (skore 50,0).
Dibandingkan angka nasional 72,82, IDI di Kalteng termasuk masih diatas angka nasional tersebut. Syafii menandaskan, IDI adalah adalah statistik yang mengukur tingkat kemajuan demokrasi. “IDI bukan mengukur kinerja pemerintah. “Kalau pemerintahan bagus tetapi praktik di masyarakat ribut misalnya, tetap saja indeks turun,” kata dia. (M. MUCHLAS ROZIKIN/N).
