BORNEONEWS, Palangka Raya - Pada bulan September 2024, data menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin terbesar berada di wilayah Pulau Maluku dan Papua sementara Pulau Kalimantan menempati posisi paling rendah,
"Di wilayah Pulau Maluku dan Papua persentase penduduk miskin terbesar yaitu sebesar 18,62 persen. Angka ini mencerminkan tantangan besar yang dihadapi oleh wilayah tersebut dalam mengatasi kemiskinan. Di sisi lain, persentase penduduk miskin terendah berada di Pulau Kalimantan, yaitu sebesar 5,30 persen, menunjukkan bahwa wilayah ini relatif lebih baik dalam mengelola masalah kemiskinan," kata Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Kalimantan Tengah, Agnes Widiastuti pada Jumat, 17 Januari 2025.
Namun, jika dilihat dari sisi jumlah, sebagian besar penduduk miskin masih berada di Pulau Jawa. Dengan jumlah penduduk miskin mencapai 12,62 juta orang, Pulau Jawa menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun persentase kemiskinan di Pulau Jawa tidak setinggi di Maluku dan Papua, jumlah penduduk yang besar membuat angka absolut kemiskinan tetap tinggi.
"Sebaliknya, jumlah penduduk miskin terendah berada di Pulau Kalimantan, dengan hanya 0,92 juta orang. Meskipun persentase kemiskinan di Kalimantan adalah yang terendah, jumlah penduduk miskin yang relatif kecil juga menunjukkan bahwa wilayah ini berhasil mengurangi kemiskinan secara signifikan. Ini bisa menjadi contoh bagi wilayah lain dalam upaya pengentasan kemiskinan," terang Agnes.
Perbedaan yang signifikan antara persentase dan jumlah penduduk miskin di berbagai pulau menunjukkan bahwa pendekatan yang berbeda mungkin diperlukan untuk mengatasi kemiskinan di setiap wilayah. Di wilayah dengan persentase kemiskinan tinggi seperti Maluku dan Papua, fokus mungkin perlu diberikan pada peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan infrastruktur dasar. Sementara itu, di wilayah dengan jumlah penduduk miskin tinggi seperti Jawa, program-program yang lebih luas dan komprehensif mungkin diperlukan untuk mencapai dampak yang signifikan.
--page
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan atau Ekbang Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Sri Widanarni mengatakan bahwa penting untuk mencatat bahwa faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan inflasi juga berperan dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan di setiap wilayah.
"Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara holistik dan terintegrasi, melibatkan berbagai sektor dan pemangku kepentingan," katanya.
Dengan demikian, data kemiskinan pada September 2024 memberikan gambaran yang jelas tentang tantangan yang dihadapi oleh setiap wilayah di Indonesia dalam mengatasi kemiskinan. Upaya yang berkelanjutan dan terkoordinasi diperlukan untuk memastikan bahwa semua warga negara dapat menikmati kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. (TESTI PRISCILLA/Y)
