BORNEONEWS, Palangka Raya - Pada acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) 3 Pihak Gelombang I Penyaluran Dana Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP) mengundang sebanyak 48 Lembaga Pekebun dari berbagai provinsi di Indonesia.
"Acara ini merupakan bagian dari upaya BPDP untuk mendukung program peremajaan sawit rakyat dan meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan pekebun," kata Direktur Penghimpunan Dana BPDP, Normansyah Hidayat Syahruddin pada Minggu, 9 Februari 2025.
Beberapa provinsi yang turut berpartisipasi dalam acara ini antara lain Provinsi Aceh dengan 4 Lembaga Pekebun, Provinsi Bangka Belitung dengan 1 Lembaga Pekebun, Provinsi Bengkulu dengan 9 Lembaga Pekebun, dan Provinsi Jambi dengan 7 Lembaga Pekebun. Selain itu, Provinsi Kalimantan Barat mengirimkan 6 Lembaga Pekebun, Provinsi Kalimantan Selatan mengirimkan 1 Lembaga Pekebun, dan Provinsi Kalimantan Tengah mengirimkan 2 Lembaga Pekebun.
Acara ini juga dihadiri oleh 2 Lembaga Pekebun dari Provinsi Lampung, 3 Lembaga Pekebun dari Provinsi Riau, serta masing-masing 1 Lembaga Pekebun dari Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara. Tak ketinggalan, 3 Lembaga Pekebun dari Provinsi Sulawesi Tengah, 4 Lembaga Pekebun dari Provinsi Sumatera Barat, dan 4 Lembaga Pekebun dari Provinsi Sumatera Selatan turut hadir dalam acara penting ini.
Dalam penyaluran Dana Sarana dan Prasarana (Sarpras), BPDP juga mengundang 4 Lembaga Pekebun dari Provinsi Aceh yang menerima dana Sarpras untuk peningkatan jalan kebun. Kehadiran Lembaga Pekebun dari berbagai provinsi ini menunjukkan komitmen BPDP untuk merangkul pekebun di seluruh Indonesia dan mendorong pembangunan infrastruktur perkebunan.
--page
"Penandatanganan PKS ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi pekebun kelapa sawit di Indonesia, terutama dalam upaya peremajaan kebun dan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana," katanya.
BPDP berkomitmen untuk terus mendukung program peremajaan sawit rakyat dan pembangunan infrastruktur perkebunan demi keberlanjutan industri kelapa sawit di Indonesia.
"Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, BPDP optimis bahwa program peremajaan sawit rakyat dan penyaluran dana sarpras ini akan berjalan lancar dan memberikan dampak positif bagi perekonomian dan kesejahteraan pekebun kelapa sawit di Indonesia," tuturnya. (TESTI PRISCILLA/Y)
