BORNEONEWS, Palangka Raya - Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP, Eddy Abdurrahman, menegaskan pentingnya Program Peremajaan Sawit Rakyat atau PSR untuk mendukung keberlanjutan kelapa sawit di Indonesia.
"PSR bertujuan membantu pekebun rakyat memperbarui perkebunan mereka dengan kelapa sawit yang lebih berkelanjutan dan berkualitas, sekaligus mengurangi risiko pembukaan lahan ilegal," ujar Eddy pada Kamis, 17 April 2025.
Momentum PSR dimanfaatkan untuk mengganti tanaman yang tidak produktif dengan bibit unggul. Dengan begitu, meskipun luas lahan tetap sama, produksi minyak kelapa sawit dapat meningkat secara signifikan. Ini menjadi langkah strategis dalam mendukung sektor sawit nasional agar lebih kompetitif dan ramah lingkungan.
Program PSR dijalankan BPDP melalui koperasi-koperasi sawit rakyat yang telah memenuhi persyaratan bantuan dana. Proses ini melibatkan pendampingan dari berbagai pihak, seperti dinas pertanian, BPDP, dan perusahaan inti. Menurut Eddy, model ini memastikan keberhasilan program PSR secara menyeluruh.
BPDP menyediakan bantuan dana sebesar Rp60 juta per hektare untuk peserta PSR. Ada tiga skema pembiayaan yang dapat dipilih pekebun, mulai dari memanfaatkan dana BPDP dan tabungan pribadi, hingga mengombinasikannya dengan Kredit Usaha Rakyat atau KUR.
"Pendekatan ini memastikan fleksibilitas bagi pekebun sesuai kemampuan mereka," jelas Eddy.
Pada tahun 2024, BPDP berhasil meremajakan 38.244 hektare perkebunan sawit dengan dana mencapai Rp1,295 triliun. Sejauh ini, total 364.552 hektare lahan telah diremajakan dengan dukungan dana PSR untuk 160.000 pekebun di seluruh Indonesia. Dana sarpras untuk 108 proyek juga telah disalurkan.
Target peremajaan pada 2025 semakin ambisius. BPDP menargetkan 120.000 hektare lahan sawit rakyat untuk diremajakan, selain peremajaan kakao dan kelapa seluas masing-masing 5.000 hingga 10.000 hektare. Eddy menyebut target ini sebagai komitmen BPDP dalam mendukung keberlanjutan sektor pertanian.
Sebagai langkah awal, BPDP telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama atau PKS dengan berbagai pihak untuk gelombang pertama 2025.
"Total lahan sebesar 8.783 hektare akan menerima dana PSR dalam dua tahap penyaluran, dengan ketentuan sesuai progress pembangunan kebun," sebut Eddy.
Eddy menekankan, keberhasilan PSR tidak hanya bergantung pada dana, tetapi juga sinergi semua pihak yang terlibat.
"Kami percaya, dengan kerja sama yang baik, program ini dapat memberikan manfaat maksimal bagi keberlanjutan sektor kelapa sawit Indonesia," tuturnya. (TESTI PRISCILLA/j)
