BORNEONEWS, Palangka Raya - Kalimantan Tengah mencatat kenaikan Indeks Ketimpangan Gender atau IKG pada tahun 2024, mencapai angka 0,549. Angka ini meningkat sebesar 0,008 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini mencerminkan masih adanya tantangan besar dalam mewujudkan kesetaraan gender di berbagai sektor.
"Meskipun sebagian besar kabupaten/kota di Kalimantan Tengah menunjukkan tren penurunan ketimpangan gender, beberapa wilayah justru mengalami peningkatan," kata Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Kalteng, Agnes Widiastuti menyampaikan berita resmi statistik pada Senin, 5 Mei 2025.
Kondisi ini, kata Agnes, mengindikasikan perlunya evaluasi dan penguatan kebijakan yang lebih efektif guna memastikan kesetaraan gender dapat terwujud secara merata di seluruh daerah.
"Tantangan terbesar dalam perbaikan ketimpangan gender masih terjadi di tiga dimensi utama yakni kesehatan reproduksi, pemberdayaan perempuan, dan partisipasi dalam pasar tenaga kerja," terang Agnes yang didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah, Sri Widanarni dalam penyampaiannya.
Ketiga aspek ini menjadi fokus penting dalam berbagai program pemerintah dan lembaga terkait untuk menekan disparitas yang ada.
--page
"Dalam aspek kesehatan reproduksi, akses layanan kesehatan bagi perempuan di beberapa daerah masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal pelayanan kesehatan ibu dan anak," katanya.
Sementara itu, di bidang pemberdayaan, representasi perempuan dalam posisi kepemimpinan dan pengambilan keputusan masih tergolong rendah dibandingkan laki-laki.
Di sektor pasar tenaga kerja, partisipasi perempuan masih menghadapi kendala, baik dalam hal akses pekerjaan maupun kesetaraan upah. Berbagai upaya telah dilakukan, namun peningkatan akses dan kesempatan kerja bagi perempuan tetap menjadi tantangan yang harus segera diatasi agar kesetaraan ekonomi dapat tercapai.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah, Sri Widanarni menuturkan bahwa dengan adanya kenaikan IKG tahun ini, pemerintah daerah serta berbagai pemangku kepentingan di Kalimantan Tengah diharapkan dapat merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang lebih efektif dalam mempercepat pencapaian kesetaraan gender.
"Langkah konkret dan komitmen yang kuat diperlukan guna mewujudkan keseimbangan yang lebih baik di berbagai sektor kehidupan masyarakat," kata Sri. (TESTI PRISCILLA/Y)
