BORNEONEWS, Palangka Raya - Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP menyelenggarakan Workshop Penyaluran Dana Pola Kemitraan bersama para pemangku kepentingan perkebunan kelapa di Provinsi Sulawesi Utara.
Kegiatan yang berlangsung di Balai Perakitan dan Pengujian Tanaman Palma (BRMP PALMA) Manado ini bertujuan untuk menghimpun aspirasi sekaligus memperkenalkan mekanisme kemitraan dalam penyaluran dana sektor hulu kelapa.
Acara dibuka oleh Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu BPDP, Normansyah Hidayat Syahruddin. Sambutan juga disampaikan oleh Kepala BRMP PALMA Sulawesi Utara, Steivie Karouw, serta Plt. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara, Ronald Sorongan. Peserta workshop berasal dari jajaran Dinas Perkebunan kabupaten/kota dan perwakilan asosiasi petani kelapa seperti APEKSU.
Dalam sesi pembukaan, Kepala Divisi Penyaluran Dana Sektor Hulu BPDP, Triana Meinarsih, menjelaskan dasar hukum Program Peremajaan Kelapa Rakyat (PKeR) yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2024.
“PKeR menjadi program strategis yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani kelapa melalui peningkatan produktivitas dan daya saing komoditas secara nasional,“ kata Triana dalam rilisnya pada Senin, 4 Agustus 2025.
Triana juga memaparkan mekanisme pola kemitraan yang akan diterapkan dalam penyaluran dana untuk mendukung infrastruktur dan sarana prasarana perkebunan. Pola ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antara pelaku usaha dan kelompok tani, sehingga pelaksanaan PKeR lebih terstruktur dan berdaya guna.
Workshop dilanjutkan dengan dua sesi diskusi panel. Sesi pertama menampilkan Dedy Aminata dari Ditjen Perkebunan yang membahas regulasi kemitraan, serta Osriman Oesman dari Dewan Kelapa Indonesia yang mengupas tantangan dan strategi pelaksanaan PKeR. Diskusi bertujuan menyamakan persepsi dan merumuskan pendekatan terbaik untuk sektor kelapa rakyat.
Sesi kedua menghadirkan Rudy Handiwidjaya dari HIPKI yang menekankan pentingnya kemitraan inklusif antara industri pengolahan dan petani. HIPKI yang mewadahi puluhan perusahaan pengolahan kelapa berkomitmen mendukung ekosistem kelapa dari hulu ke hilir. Pendekatan ini dinilai kunci untuk keberlanjutan industri kelapa nasional.
Suara petani turut memperkaya diskusi. Ketua APKI, Soepri Hadiono, menyoroti perlunya pemberdayaan potensi lokal, sementara Muhammad Asri dari PERPEKINDO membagikan analisis SWOT terhadap PKeR. Keduanya menekankan bahwa keterlibatan aktif petani adalah fondasi utama keberhasilan program.
Antusiasme peserta workshop mencerminkan tingginya harapan masyarakat terhadap PKeR. Banyak yang mendorong agar program dan dukungan sarana segera direalisasikan di daerah masing-masing. Dengan kolaborasi lintas pemangku kepentingan, BPDP berkomitmen menjadikan PKeR sebagai upaya nyata memperkuat kemandirian petani kelapa. (TESTI PRISCILLA/H)
