BORNEONEWS, Palangka Raya - Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP, Eddy Abdurrahman menegaskan pentingnya langkah strategis untuk memastikan keberhasilan program biodiesel nasional.
Dalam sambutannya pada rapat Monitoring dan Evaluasi Program Pembiayaan Dana Insentif Biodiesel, ia menyoroti dua fokus utama: persiapan implementasi B50 dan penguatan kapasitas produksi B100 sebagai bagian dari transisi menuju energi terbarukan.
Rapat yang digelar di Gedung Badan Pengusahaan Batam, Kepulauan Riau, ini merupakan sesi monitoring ketiga sepanjang tahun 2025. Dihadiri oleh jajaran Direksi BPDP, Dewan Pengawas, serta pemangku kepentingan dari Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan pelaku usaha dari sektor Bahan Bakar Nabati (BU BBN) dan Bahan Bakar Minyak (BU BBM), forum ini menjadi wadah strategis untuk menyelaraskan kebijakan lintas sektor.
“Tantangan utama yang dibahas meliputi disparitas harga antara biodiesel dan bahan bakar fosil, serta pembiayaan sektor Non-PSO (Public Service Obligation),“ kata Eddy dalam rilisnya pada Selasa, 12 Agustus 2025.
Kedua isu ini dinilai krusial dalam menentukan keberlanjutan program biodiesel, terutama dalam konteks pasar terbuka dan industri yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan kebijakan energi bersih.
Sejumlah isu teknis dan strategis turut menjadi sorotan, seperti kesiapan infrastruktur dan pendanaan untuk B50, kebutuhan akselerasi Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), serta diversifikasi sumber dana insentif.
“Hambatan operasional dari industri tambang dan pelayaran terkait penggunaan B40 Non-PSO juga menjadi perhatian khusus, mengingat sektor ini memiliki peran besar dalam konsumsi energi nasional,“ jelasnya.
BPDP mencatat bahwa hingga 23 Juli 2025, realisasi penyaluran biodiesel telah mencapai 7,5 juta kiloliter, atau sekitar 48,26% dari target tahunan. Capaian ini berkontribusi pada penghematan devisa sebesar Rp 41,11 triliun, sekaligus memperkuat ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil.
Sebagai penutup, BPDP menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti berbagai masukan dan tantangan yang muncul dalam forum ini.
“Tujuannya adalah memastikan program mandatori biodiesel berjalan optimal, mendukung target penurunan emisi karbon, dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pelopor energi terbarukan di kawasan Asia Tenggara,“ tuturnya. (TESTI PRISCILLA/H)
