PALANGKA RAYA –

BORNEONEWS, Palangka Raya - BPS tengah menyiapkan Sensus Ekonomi 2026 atau SE2026 sebagai instrumen utama untuk memutakhirkan gambaran struktur ekonomi Indonesia setelah perubahan besar yang terjadi selama pandemi Covid-19. Ketua Gugus Tugas Koordinasi SE2026 atau Garda 2026 BPS Kalimantan Tengah, Isni Sukrianah, menyebut sensus ini menjadi kesempatan pertama untuk melihat secara komprehensif sektor-sektor mana yang tumbuh, merosot, dan berubah arah setelah krisis kesehatan global tersebut.

Menurut Isni, pandemi telah menggeser peta ekonomi nasional secara signifikan. Beberapa sektor jasa berbasis digital mengalami akselerasi luar biasa, sementara sejumlah sektor tradisional sempat terkontraksi.

“SE2026 akan memberi gambaran yang lebih akurat tentang perubahan ini. Kita ingin melihat bagaimana struktur ekonomi setelah pandemi, sektor apa yang naik, dan sektor apa yang justru menurun,” kata Isni dalam Workshop Wartawan BPS Kalteng pada Senin, 24 November 2025.

Isni menambahkan bahwa UMKM, sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia, juga mengalami dinamika besar selama periode tersebut. Banyak usaha mikro dan kecil menemukan cara baru untuk bertahan, seperti beralih ke penjualan daring, memperluas layanan digital, atau menciptakan produk baru.

“Perkembangan UMKM ini sangat penting untuk dipotret. SE2026 akan menunjukkan sejauh mana transformasi itu benar-benar terjadi di lapangan,” ujarnya.

Selain itu, SE2026 juga akan mengidentifikasi perubahan dalam perilaku usaha, baik pada pelaku tradisional maupun sektor kreatif yang bertumbuh pesat. Isni menjelaskan bahwa pola usaha baru, termasuk usaha berbasis rumah, usaha konten digital, hingga wirausaha yang muncul akibat perubahan sosial pasca-pandemi, menjadi bagian dari fenomena yang perlu didata secara menyeluruh.

“Pandemi membuat banyak orang berinovasi. Perilaku usaha berubah, dan ini harus terekam dengan baik,” katanya.

Isni menekankan bahwa pemutakhiran data ekonomi melalui SE2026 sangat penting untuk penyusunan kebijakan pemerintah ke depan. Dengan mengetahui sektor yang berkembang dan sektor yang melambat, pemerintah dapat merancang intervensi yang lebih tepat sasaran.

“Data yang kuat akan memberi arah bagi kebijakan ekonomi lima hingga sepuluh tahun mendatang,” tegasnya.

Ia pun mengajak masyarakat, khususnya para pelaku usaha, untuk memberikan informasi secara jujur kepada petugas sensus demi menghasilkan potret ekonomi yang akurat.

“SE2026 bukan hanya kegiatan statistik, tapi fondasi untuk pembangunan ekonomi Indonesia ke depan. Kami berharap masyarakat berpartisipasi aktif dalam memberikan data yang benar,” tutup Isni. (TESTI PRISCILLA/y)