BORNEONEWS, Palangka Raya - Upaya memperluas akses layanan keuangan masyarakat di Kalimantan Tengah kembali diperkuat melalui kerja sama OJK dan BPS provinsi setempat. Kedua lembaga melaksanakan pelatihan petugas Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan atau SNLIK 2026 selama tiga hari, 25–27 November 2025.
Kepala BPS Kalimantan Tengah, Agnes Widiastuti, menyatakan bahwa akurasi data menjadi fondasi dalam pengambilan kebijakan.
“Data yang baik akan membawa arah pembangunan ekonomi daerah yang lebih tepat sasaran,” kata Agnes pada Rabu, 26 November 2025.
Sementara itu, Kepala OJK Kalimantan Tengah, Primandanu Febriyan Aziz, menilai survei ini penting sebagai indikator tingkat pemahaman dan penggunaan layanan keuangan oleh masyarakat.
“Tanpa data, kita tidak bisa menilai sejauh mana program inklusi keuangan berdampak,” ujarnya.
Pelatihan ini diikuti 13 petugas lapangan yang akan bertugas di tiga kabupaten, yaitu Kotawaringin Barat, Pulang Pisau, dan Kapuas. Mereka mendapatkan materi mengenai metodologi survei serta kendali mutu data.
Kolaborasi lintas lembaga ini diharapkan mampu memperluas jangkauan literasi keuangan, sehingga masyarakat dapat lebih mandiri dalam mengelola keuangan dan terhindar dari praktik layanan keuangan ilegal.
Pelaksanaan SNLIK 2026 akan menjadi tolok ukur keberhasilan program-program literasi keuangan yang selama ini dijalankan pemerintah daerah. (TESTI PRISCILLA/H)
