BORNEONEWS, Palangka Raya - Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP menegaskan komitmennya dalam mendukung penguatan ekonomi daerah penghasil melalui optimalisasi dana perkebunan.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) yang berlangsung di Hotel Aston Batam, Kepulauan Riau. Rakernas kali ini mengusung tema “Wujudkan Asta Cita untuk Daerah yang Sejahtera”.
Direktur Penyaluran Dana Sektor Hulu BPDP, Normansyah Hidayat Syahruddin, hadir sebagai pembicara utama dalam forum strategis tersebut.
“Pengelolaan dana perkebunan diarahkan untuk mendorong hilirisasi, meningkatkan produktivitas perkebunan rakyat, serta memperkuat ekonomi kabupaten penghasil.“ kata Normansyah pada Rabu, 28 Januari 2026.
Semua itu dilakukan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi agar manfaat dana benar-benar dirasakan masyarakat.
Normansyah menjelaskan bahwa fokus optimalisasi dana perkebunan mencakup komoditas strategis nasional, yakni kelapa sawit, kelapa, dan kakao.
“Ketiga komoditas ini dinilai memiliki peran vital dalam menciptakan lapangan kerja sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Dengan pengelolaan yang tepat, sektor perkebunan diyakini mampu menjadi penggerak utama ekonomi daerah,“ katanya.
Pada sektor kelapa sawit, BPDP terus mendorong pelaksanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). Hingga akhir 2025, BPDP telah menyalurkan dana PSR sebesar Rp12,87 triliun kepada lebih dari 180 ribu pekebun dengan luasan mencapai 408 ribu hektare. Program ini terbukti memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan pekebun sawit swadaya.
“Selain PSR, BPDP juga melaksanakan Program Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit,“ tuturnya.
Program ini meliputi dukungan intensifikasi, penyediaan alat pascapanen, pembangunan jalan kebun, alat transportasi, mesin pertanian, hingga fasilitasi sertifikasi ISPO. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi produksi serta memperkuat daya saing perkebunan rakyat di pasar global.
Rakernas XVII Apkasi menjadi momentum penting untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah.
“BPDP mengajak pemerintah kabupaten untuk memperkuat sinergi dalam pengusulan, pendampingan, serta pengawasan pemanfaatan dana perkebunan. Dengan kolaborasi yang solid, sektor perkebunan diharapkan semakin produktif, berkelanjutan, dan mampu berkontribusi besar terhadap kesejahteraan masyarakat daerah,“ jelas Normansyah. (TESTI PRISCILLA/H)
