BORNEONEWS, Palangka Raya - Organisasi petani sawit Sawitku Masa Depanku atau Samade yang didukung Badan Pengelola Dana Perkebunan menggelar Workshop Gen Z Sawit untuk menyiapkan tenaga admin dan operator yang kompeten dalam pengusulan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) serta Sarana dan Prasarana (Sarpras).
Kegiatan ini diarahkan menjawab kendala teknologi dan administrasi yang selama ini menghambat percepatan PSR di wilayah Riau.
Ketua Samade Bengkalis sekaligus Ketua Panitia, Sukanto, menyampaikan workshop diikuti 100 peserta.
"Peserta terdiri dari 45 mahasiswa penerima beasiswa sawit BPDP dan 55 pemuda perwakilan lembaga pekebun se-Provinsi Riau," kata Sukanto dalam rilis BPDP pada Rabu, 18 Februari 2026.
Pelibatan anak muda dinilai strategis untuk memperkuat kapasitas administrasi di tingkat kelompok tani agar pengusulan PSR dan Sarpras berjalan lebih efektif.
Langkah ini diambil lantaran banyak pengurus kelompok tani saat ini sudah berusia lanjut dan belum sepenuhnya menguasai sistem aplikasi pengusulan terbaru.
“Kami ingin menggaet anak muda dari lingkungan poktan agar bisa membantu proses pengajuan PSR dan Sarpras secara digital. Dengan Riau sebagai wilayah sawit terluas, keterlibatan Gen Z sangat krusial agar target dari Ditjenbun bisa tercapai,” ujar Sukanto lagi.
Dukungan juga datang dari Kepala Divisi Kerja Sama dan UMKM BPDP, Helmi Muhansah. Ia mengingatkan pesan Presiden Prabowo Subianto bahwa sawit merupakan “miracle crop” yang berkontribusi besar terhadap devisa negara.
"Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, nilai ekspor CPO dan turunannya pada 2025 mencapai US$24,2 miliar atau setara sekitar Rp404 triliun," tutur Helmi.
Helmi menegaskan kegiatan ini tidak boleh berhenti pada seremoni, melainkan berdampak nyata berupa peningkatan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) PSR dalam satu bulan ke depan.
Sementara itu, Kepala Bidang Produksi Dinas Perkebunan Riau, Vera Virgianti, mengungkapkan realisasi PSR di Riau baru berada di kisaran 40–50 persen dari target tahunan 10.000 hektare. Dari total 3,7 juta hektare kebun sawit di Riau, sekitar 60 persen merupakan kebun rakyat yang membutuhkan peremajaan. Sejak 2017, PSR di Riau telah terealisasi 47.897 hektare dengan kucuran dana mencapai Rp1,5 triliun, namun kendala utama masih terletak pada penguasaan teknologi aplikasi oleh lembaga pekebun dalam mengunggah dokumen persyaratan.
Vera berharap kehadiran admin dari kalangan Gen Z mampu mempercepat proses verifikasi di tingkat kabupaten, mulai dari pengunggahan legalitas kelembagaan hingga pemahaman regulasi lahan.
“Legalitas lahan tidak harus SHM, bisa SKT atau SKGR selama di luar kawasan hutan. Aturan-aturan terbaru ini yang perlu dipahami dan dibantu oleh anak muda agar proses di aplikasi tidak mandek,” ujarnya.
Kolaborasi Samade, BPDP, dan Disbun Riau diharapkan menjadi kunci mengurai hambatan teknis, sehingga program PSR kian tepat sasaran dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani sawit rakyat di Riau. (TESTI PRISCILLA/H)
