BORNEONEWS, Palangka Raya - Upaya meningkatkan transparansi dan efisiensi terus dilakukan Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP melalui penerapan sistem digital dalam penghimpunan dana perkebunan, khususnya dari sektor ekspor kelapa sawit.
Langkah ini ditandai dengan pelaksanaan sosialisasi tata cara pengenaan pungutan ekspor yang disertai bimbingan teknis penggunaan ALEXIA. Kegiatan tersebut menghadirkan para eksportir sebagai peserta utama.
Direktur Utama BPDP, Eddy Abdurrahman, menyebut bahwa digitalisasi merupakan kunci dalam menciptakan sistem layanan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
"ALEXIA memberikan kemudahan bagi eksportir untuk mengakses seluruh proses administrasi dalam satu platform, mulai dari pemantauan pembayaran hingga pengajuan restitusi," kata Eddy dalam rilisnya pada Sabtu, 18 April 2026.
Selain itu, BPDP juga memastikan bahwa setiap tahapan dalam sistem dapat dipantau secara real time, sehingga meningkatkan kepercayaan pelaku usaha terhadap pengelolaan dana perkebunan.
"Dengan penguatan sistem digital ini, BPDP berharap proses penghimpunan dana dapat berjalan lebih optimal, sekaligus memberikan kepastian dan kemudahan bagi eksportir dalam memenuhi kewajiban mereka," tuturnya. (TESTI PRISCILLA/H)
