BORNEONEWS, Nanga Bulik – Pemerintah Kabupaten Lamandau mulai memperketat pembenahan data kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai langkah percepatan menuju Universal Health Coverage (UHC).
Fokus ini dibahas dalam rapat manajemen keuangan JKN yang dipimpin Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra di ruang rapat Bupati, Rabu, 6 Mei 2026
Bupati Lamandau, Rizky Aditya Putra menegaskan bahwa percepatan UHC harus dimulai dari validasi dan pembaruan data masyarakat yang masuk dalam program BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) Pemda. Ia menilai, akurasi data menjadi dasar utama agar layanan kesehatan dapat diberikan secara tepat sasaran.
“Data harus benar-benar akurat agar kepesertaan dan layanan BPJS PBI-Pemda bisa tepat sasaran,” ujarnya
Ia juga menekankan bahwa pemerintah tidak ingin terjadi ketidaktepatan pendataan yang menyebabkan masyarakat berhak justru tidak memperoleh layanan.
“Kita tidak ingin ada masyarakat yang berhak justru tidak terdata karena ketidaktepatan data,” tambahnya.
Selain persoalan data, Bupati juga menyoroti pentingnya penguatan kolaborasi lintas sektor dalam pelaksanaan program JKN di tengah kondisi efisiensi anggaran daerah. Menurutnya, sinergi antarperangkat daerah hingga tingkat desa menjadi kunci agar pelayanan kesehatan tetap berjalan optimal.
“Sinergi lintas sektor sangat penting agar pelayanan kesehatan tetap berjalan optimal di tengah keterbatasan anggaran,” ucapnya
Untuk memperkuat koordinasi, Bupati menginstruksikan agar segera dilakukan rapat lanjutan yang melibatkan camat, kepala desa atau lurah, serta pengurus koperasi. Ia menegaskan pentingnya penyamaan pemahaman hingga tingkat bawah agar pelaksanaan program JKN berjalan efektif.
“Rapat lanjutan harus segera dilakukan dengan melibatkan camat, kepala desa atau lurah, serta pengurus koperasi agar pemahaman program JKN seragam hingga ke bawah,” tegasnya.
Pemerintah Kabupaten Lamandau menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan masyarakat melalui perbaikan data serta penguatan koordinasi lintas sektor. Kebijakan berbasis data dinilai menjadi kunci agar program kesehatan berjalan efektif dan berkelanjutan. (NATALIA KRISTIN/H)
