BORNEONEWS, Palangka Raya – Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah, Dr M Reza Prabowo mengenalkan konsep Huma Betang sebagai landasan membangun pendidikan yang mengedepankan kebersamaan dan pemerataan kesempatan belajar. Konsep tersebut disampaikan saat membuka The 2nd Palangka Raya International Conference on Education (PRICE) 2026 pada Rabu, 14 Oktober 2026.
Reza hadir mewakili Gubernur Kalimantan Tengah dalam konferensi internasional yang diselenggarakan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Palangka Raya (UPR). Menurutnya, nilai-nilai Huma Betang relevan untuk memperkuat pembangunan pendidikan sekaligus mendorong lahirnya sumber daya manusia yang berkualitas di Bumi Tambun Bungai.
Ia menjelaskan, semangat kebersamaan dalam konsep Huma Betang perlu diwujudkan melalui program-program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk di bidang pendidikan. Salah satunya melalui program Satu Rumah Satu Sarjana yang mendorong peningkatan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat Kalimantan Tengah.
“Konsep Huma Betang ini mengusung kebersamaan. Bagaimana kita mengangkat pendidikan melalui program Satu Rumah Satu Sarjana, sehingga kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan tinggi semakin terbuka,” ujarnya dalam kegiatan yang diikuti tiga negara itu.
Reza berharap konferensi internasional tersebut tidak hanya menjadi forum pertukaran gagasan akademik, tetapi juga menghasilkan pemikiran dan inovasi yang dapat menjawab berbagai persoalan daerah. Menurutnya, kalangan akademisi memiliki peran strategis dalam memberikan kontribusi melalui penelitian, kajian ilmiah, dan pengembangan teknologi.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terjadi di Kalimantan Tengah. Ia berharap para akademisi dapat mengambil bagian dalam mencari solusi melalui berbagai inovasi yang dapat diterapkan sesuai kondisi dan karakteristik wilayah setempat.
“Harapan saya dari kegiatan ini, para akademisi bisa menjadi bagian dalam pencarian solusi atas karhutla yang terjadi melalui berbagai inovasi,” katanya.
Ia menilai, persoalan daerah membutuhkan keterlibatan banyak pihak, termasuk perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Hasil penelitian dan pemikiran akademisi diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan serta menentukan langkah penanganan yang lebih efektif.
Reza juga menegaskan pemerintah provinsi terbuka terhadap kritik dan saran dari kalangan akademisi. Masukan tersebut dinilai penting sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kebijakan dan meningkatkan kualitas pembangunan, khususnya dalam sektor pendidikan.
Melalui PRICE 2026, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap kolaborasi antara pemerintah dan perguruan tinggi semakin kuat. Dengan mengedepankan nilai kebersamaan Huma Betang, pendidikan diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga melahirkan inovasi yang mampu menjawab tantangan pembangunan dan persoalan lingkungan di Kalimantan Tengah.
Konferensi yang mengusung tema Transforming Impactful Higher Education in the Digital Era for Global Society tersebut menghadirkan akademisi dari sejumlah negara dan perguruan tinggi di Indonesia. Forum ini menjadi ruang untuk berbagi hasil penelitian, memperluas kerja sama, serta membahas berbagai tantangan pendidikan di tengah perkembangan teknologi digital. (TESTI PRISCILLA/H)
