Pasalnya, Barito Timur masih tergolong kabupaten kelas rendah dalam hal administrasi pelaporan keuangan tahun 2017. Yakni nilainya hanya 2,5, sementara standar tertinggi adalah 5.
Anggota DPRD Kabupaten Barito Timur Hairi, meminta perusahaan batu bara PT Senamas Energindo Mineral dan Bangun Nusantara Jaya Makmur membuka jalan yang ditutup dengan cara digali.
Anggota DPRD Kabupaten Bartim Unriu Ngubel mendorong perluasan jaringan listrik desa. Lantaran hingga saat ini, sejumlah kawasan di kabupaten berjuluk Jari Janang Kalalawah tersebut belum tersentuh penerangan.
Dalam RDPU dengan PT MJAP, permasalahannya yakni gaji karyawan yang tidak dibayarkan selama lima bulan, sementara perusahaan saat ini sudah tidak beroperasi lagi.
Aspirasi masyarakat yang telah dijaring oleh desa/kelurahao tentunya akan menyesuaikan program skala prioritas, dan tidak keluar dari RPJMD yang telah ditetapkan
BORNEONEWS, Tamiang Layang– Rencana Pemerintah Kabupaten Barito Timur (Bartim) mengurangi jumlah honorer pada 2019 ditentang Ketua Komisi I DPRD Janjo Briono. Janjo menolak rencana itu karena dinilai…
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Barito Timur Janju Briano menegaskan bahwa pihaknya terus membahas dan mematangkan rancangan peraturan daerah tentang E-government, agar segera ditetapkan menjadi perda.
Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, Ariantho S Muler mengimbau masyarakat yang berbelanja berbagai jenis makanan dan minuman untuk perayaan Natal 2018 diimbau lebih teliti sebelum membeli.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Barito Timur akan menjadwalkan ulang rapat dengar pendapat umum antara masyarakat dengan perusahaan di bidang pertambangan dan perkebunan kelapa sawit terkait sejumlah polemik yang masih terjadi.
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, memusnahkan 4.094 keping kartu tanda penduduk elektronik yang invalid atau rusak agar tidak disalahgunakan.
Legislator Kabupaten Barito Timur H Markati mengaku ada menerima aspirasi dari warga di tiga kecamatan yang sangat mendambakan pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur.
Sebanyak tiga unsur pimpinan dan 22 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Barito Timur menyerap aspirasi masyarakat melalui kunjungan kerja atau reses perorangan sesuai dengan daerah pemilihan masing-masing.
DPRD Barito Timur mendukung upaya penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan hingga KPK dalam pemberantasan korupsi di kabupaten berjuluk "Bumi Nansarunai - Jari Janang Kalalawah" itu.