Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau menyampaikan sejumlah masukan terkait kebutuhan sarana dan prasarana pendukung untuk mengantisipasi terulangnya kebakaran hutan dan lahan.
Margaretha WF Karotina
Suka:0Komentar:0UMKM di Pulang Pisau disiapkan payung hukum melalui Ranperda Pemberdayaan Usaha Mikro dan Ekonomi Kreatif agar dukungan usaha lebih jelas dan terarah.
ANTARA
Suka:0Komentar:0Rapat paripurna tersebut akhirnya terlaksana setelah sebelumnya sempat tertunda selama dua kali. Penundaan dilakukan menyusul permintaan pemerintah daerah, terutama berkaitan dengan pembahasan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan bencana.
Margaretha WF Karotina
Suka:0Komentar:0DPRD Pulang Pisau menunda paripurna KUPA-PPAS Perubahan APBD 2026 selama sepekan untuk menunggu kesiapan penggunaan dana penanganan karhutla dari pusat.
Margaretha WF Karotina
Suka:0Komentar:0DPRD Pulang Pisau dan Kanwil Kemenkum Kalteng menyinkronkan dua Raperda tentang pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif serta perlindungan petani agar selaras dengan aturan yang lebih tinggi.
ANTARA
Suka:0Komentar:0Dalam reses tersebut, Nyolong menyerap aspirasi masyarakat sekaligus mengevaluasi sejumlah program pemberdayaan, khususnya yang berkaitan dengan perempuan, pertanian, kelompok usaha bersama (KUB), serta pemanfaatan potensi sumber daya lokal.
Margaretha WF Karotina
Suka:0Komentar:0Usulan pencabutan Perda tersebut diajukan oleh pemerintah daerah dan sebelumnya telah dikonsultasikan bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD.
Margaretha WF Karotina
Suka:0Komentar:0.
Margaretha WF Karotina
Suka:0Komentar:0Utang daerah hampir Rp50 miliar menjadi sorotan dalam pembahasan KUPA-PPAS Perubahan APBD Pulang Pisau 2026. DPRD akan menentukan prioritas pembayaran.
Margaretha WF Karotina
Suka:0Komentar:0Dua Raperda yang disetujui tersebut yakni Raperda tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah serta Raperda tentang Fasilitasi Pelindungan Kekayaan Intelektual.
Margaretha WF Karotina
Suka:0Komentar:0DPRD telah mencermati, menimbang, dan mengevaluasi penggunaan APBD Tahun 2025 sebagai bahan penyusunan APBD Perubahan Tahun 2026.
Margaretha WF Karotina
Suka:0Komentar:0Pengelolaan dana umat harus dilakukan secara profesional, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat
Margaretha WF Karotina
Suka:0Komentar:0Perubahan itu juga memungkinkan jabatan sekretaris BPBD diisi pejabat eselon yang lebih tinggi
Margaretha WF Karotina
Suka:0Komentar:0BORNEONEWS, Pulang Pisau – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulang Pisau menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian rekomendasi DPRD terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)…
Margaretha WF Karotina
Suka:0Komentar:0Pengembangan budidaya semangka menjadi salah satu program yang disiapkan pada 2026 untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui sektor pertanian.
Margaretha WF Karotina
Suka:0Komentar:0DPRD Pulang Pisau mulai membahas Raperda perangkat daerah dan LKPD 2025. Seluruh fraksi menyampaikan pandangan umum dalam rapat paripurna.
Margaretha WF Karotina
Suka:0Komentar:0LPG subsidi ini berasal dari uang negara yang juga bersumber dari pajak masyarakat, sehingga harus dipertanggungjawabkan dengan baik
Margaretha WF Karotina
Suka:0Komentar:0Anggota DPRD Pulang Pisau Ahmad Fadli Rahman mendorong lulusan MAN 1 Pulang Pisau memanfaatkan asrama mahasiswa daerah di Palangka Raya dan Banjarmasin.
Margaretha WF Karotina
Suka:0Komentar:0BORNEONEWS, Pulang Pisau – Anggota DPD RI Dapil Kalimantan Tengah, Agustin Teras Narang melaksanakan kunjungan reses ke DPRD Kabupaten Pulang Pisau untuk menyerap aspirasi daerah, khususnya terkait…
Margaretha WF Karotina
Suka:0Komentar:0* Tadi Pak Teras menyampaikan dan menyerap beberapa hal terkait aspirasi di daerah, mulai dari persoalan pemilu, Undang-Undang ASN, hingga tata ruang wilayahL
Margaretha WF Karotina
Suka:0Komentar:0
