DPRD Palangka Raya membahas perubahan tapal batas Kalampangan dan Kameloh Baru untuk mencegah tumpang tindih wilayah dan memperjelas pelayanan administrasi.
Selain meningkatkan ketepatan program, penerapan data presisi juga diharapkan membantu pemerintah daerah mengidentifikasi persoalan secara lebih cepat.
Pembentukan perda tersebut juga diharapkan dapat mengantisipasi pelanggaran hak kekayaan intelektual, seperti plagiarisme, pembajakan, maupun penggunaan karya tanpa izin.
Anggota Komisi II DPRD Palangka Raya, Erlan Audri, meminta perlindungan bagi pekerja lapangan, khususnya pengemudi ojol, menjadi perhatian serius pemerintah daerah.?
Ia meminta Dinas Pendidikan dan instansi terkait menindaklanjuti hasil penelitian para siswa agar berpeluang dikembangkan menjadi inovasi yang menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya di bidang kesehatan dan penanganan stunting.
Distribusi bantuan air bersih oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menjadi langkah penting untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih selama musim kemarau.