BORNEONEWS, Pangkalan Bun – Pemadaman listrik bergilir yang kembali terjadi di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) menuai keluhan masyarakat. Kondisi ini menambah beban warga yang selama…
BORNEONEWS, Pangkalan Bun – Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-67 Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi seluruh elemen daerah dalam mempercepat…
Perubahan APBD Kobar 2026 mengakomodasi tambahan Rp15 miliar dari pemerintah pusat untuk penanganan karhutla, sementara total belanja daerah naik menjadi Rp1,420 triliun.
Hasil pembahasan tersebut disampaikan Anggota DPRD Kobar Yayang Desyareni dalam Rapat Paripurna Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026/2027, Senin, 21 September 2026.
APBD 2027 menjadi instrumen utama Pemkab Kobar bersama DPRD untuk menerjemahkan visi, misi, sasaran dan prioritas pembangunan ke dalam program yang memberikan manfaat bagi masyarakat
BORNEONEWS, Pangkalan Bun – Kebakaran yang melanda kawasan Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP) mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) H. Arief Asrofi. Ia…
Ketua DPRD Kobar Mulyadin menduga sebagian Pertalite dibawa pelangsir keluar daerah dan meminta pengawasan distribusi BBM diperketat agar masyarakat tidak terus mengantre panjang.
DPRD Kobar menetapkan delapan agenda Masa Persidangan I 2026/2027, mulai pembahasan APBD 2027, Perubahan APBD 2026, reses hingga pengawasan program pemerintah.
Hingga 20 Agustus 2026, Kobar mencatat 204 kejadian karhutla dengan 867,49 hektare lahan terbakar. DPRD mengingatkan warga tidak membuka lahan dengan membakar.
Ketua DPRD Kobar Mulyadin menyampaikan hal ini pada?pidato pada Rapat Paripurna Ke-XI DPRD Kobar dalam agenda penutupan masa persidangan III 2025/2026 sekaligus pembukaan masa persidangan I 2026/2027, Jumat, 21 Agustus 2026.
Bambang menilai antrean panjang kendaraan yang terjadi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kalteng sudah semestinya mendapat perhatian serius pemerintah. Sebab, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut BBM bersubsidi jenis Pertalite, tetapi juga BBM nonsubsidi seperti Pertamax hingga Pertamax Turbo.
Ketua DPRD Kobar Mulyadin mengatakan audiensi tersebut digelar sebagai tindak lanjut atas surat yang disampaikan organisasi ojol dan ormas yang mengeluhkan dampak antrean BBM maupun pemadaman listrik terhadap aktivitas masyarakat.