Wardatun menilai kegiatan edukasi seperti ini penting dilakukan sebagai langkah pencegahan sejak dini agar pelajar memiliki pemahaman yang baik terhadap berbagai ancaman yang dapat mempengaruhi generasi muda.
Anggota DPRD dari Daerah Pemilihan (Dapil) II Barito Utara itu juga mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang secara konsisten melaksanakan Safari Ramadan dengan mengunjungi berbagai wilayah.
Dalam penjelasannya terkait Raperda tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, Bupati menegaskan bahwa pengadaan cadangan pangan mengutamakan produk petani lokal.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Barito Utara, Hj Mery Rukaini, serta dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara, Wakil Ketua II DPRD Sekda Muhlis, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD), anggota DPRD, staf ahli bupati, para asisten Sekda, kepala perangkat daerah, serta undangan lainnya.
Fraksi Aspirasi Rakyat menegaskan apresiasi atas penyampaian pidato pengantar Bupati terhadap lima Raperda yang dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat kerangka regulasi pembangunan daerah lima tahun ke depan.
Pernyataan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, H. Suparjan Efendi, dalam rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi terhadap lima raperda di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Utara, Senin, 2 Maret 2026.
Pembahasan kelima Raperda tersebut berjalan konstruktif dan terarah, sehingga produk hukum yang dihasilkan memiliki kualitas regulasi yang kuat, implementatif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Barito Utara.
BORNEONEWS, Muara Teweh - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara menggelar Rapat Paripurna I dalam rangka penyampaian pidato pengantar bupati terhadap lima Rancangan Peraturan…
BORNEONEWS, Muara Teweh – Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) 2026 yang digelar Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Barito Utara bersama sejumlah komunitas melalui aksi bersih sampah di…
Rosi Wahyuni menyebut, pembagian 200 paket sayur-mayur dan telur kepada masyarakat di depan Sekretariat TP PKK Barito Utara, Jumat, 20 Februari 2026, merupakan langkah positif dalam membantu memenuhi kebutuhan pangan harian warga.
Menurut Nurul Anwar, perbaikan infrastruktur rumah sakit harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), khususnya tenaga medis dan tenaga kesehatan.
Menurut Sri Neni, program pemanfaatan lahan pekarangan yang digerakkan TP PKK merupakan implementasi nyata pemberdayaan keluarga berbasis potensi lokal.
Menurut Hj Henny, pelebaran jalan merupakan kebutuhan mendesak seiring meningkatnya volume kendaraan dan aktivitas masyarakat di pusat kota. Infrastruktur jalan yang memadai dinilai menjadi faktor penting dalam menunjang kelancaran mobilitas, distribusi barang dan jasa, serta akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan.
Henny Rosgiaty Rusli menegaskan Musrenbang merupakan forum strategis untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat yang telah dihimpun melalui Musrenbang desa dan kelurahan.
Pernyataan tersebut disampaikan H. Taufik Nugraha pada Rabu, 4 Februari 2026 menyikapi adanya kasus di salah satu daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menimpa seorang siswa hingga mengakhiri hidupnya akibat tekanan ekonomi karena tidak mampu memenuhi kelengkapan sekolah.
Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara, Hj Mery Rukaini, Rabu 4 Februari 2026 menyampaikan bahwa penandatanganan MoU ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara DPRD Kabupaten Barito Utara dengan Kanwil Kemenkum Kalteng, khususnya dalam mendukung proses legislasi daerah agar lebih berkualitas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Rakornas 2026 menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan program prioritas Presiden, sekaligus memastikan arah pembangunan nasional berjalan selaras hingga ke daerah.
BORNEONEWS, Muara Teweh – Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara dari Fraksi Partai Demokrat, Patih Herman AB, menyalurkan bantuan kepada warga yang terdampak kebakaran di Jalan Meranti Dermaga, Gang…
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Barito Utara mendorong pemerintah pusat agar mengalokasikan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) guna memberikan ruang legal bagi masyarakat Barito Utara dalam menjalankan usaha pertambangan rakyat secara tertib dan terkelola.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Barito Utara meminta pihak eksekutif bersama legislatif untuk segera melakukan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) yang dinilai sudah tidak mampu lagi mengakomodasi kebutuhan dan perkembangan masyarakat.