Langkah ini?menurutnya?penting agar setiap program CSR yang dijalankan bisa terarah dan selaras dengan kebutuhan masyarakat serta prioritas pembangunan daerah
Anggota DPRD Palangka Raya, Khemal Nasery,?mengingatkan agar pemerintah daerah tidak tinggal diam dan segera mengambil langkah konkret untuk menekan lonjakan harga bahan pokok (bapok), terutama menjelang akhir tahun.
Sebanyak 15 anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kalimantan Selatan, melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah.
Fathurrahim juga menyampaikan bahwa kunjungan ini tidak hanya berfokus pada isu pemotongan anggaran, tetapi juga sebagai langkah untuk mempererat kerja sama antardaerah.
Anggota Komisi II DPRD Barito Utara, Edi Fran Aji memberikan apresiasi atas pelaksanaan program tersebut yang dinilai sangat membantu masyarakat dalam memperoleh bahan pangan pokok dengan harga terjangkau di tengah fluktuasi harga pasar.
Ketua DPRD Barito Utara, Hj Mery Rukaini yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, menyampaikan apresiasi kepada para P3K yang telah lulus seleksi dan resmi diangkat.
Perlunya dukungan nyata terhadap petani lokal, pemanfaatan lahan tidur, serta pengembangan pertanian berbasis kearifan lokal dan teknologi ramah lingkungan sebagai langkah konkret menjawab tantangan iklim dan ketergantungan pangan dari luar daerah.
Ketua DPRD Barito Utara menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif, legislatif, serta seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keberlanjutan dan efektivitas program.
Ketua DPRD Barito Utara, Hj Mery Rukaini, menyampaikan apresiasinya terhadap penyelenggaraan Kick Off Meeting tersebut. Ia menegaskan, DPRD siap mendukung penuh proses penyusunan RPJMD selama dilakukan secara terbuka, inklusif, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Kebutuhan air bersih di sejumlah wilayah di Barito Utara terus meningkat seiring bertambahnya jumlah pelanggan dan perkembangan permukiman. Namun, kapasitas produksi PDAM saat ini dinilai belum sepenuhnya mampu memenuhi seluruh kebutuhan tersebut.
Layanan ini mencakup penimbangan balita, pemeriksaan ibu hamil, imunisasi, pemberian vitamin, serta pemeriksaan kesehatan untuk masyarakat usia produktif dan lansia, seperti pengecekan tekanan darah, gula darah, dan kolesterol.
Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan sinergi antara Disdukcapil dan pemerintah kecamatan semakin kuat dalam mendukung terwujudnya tertib administrasi kependudukan di Kabupaten Barito Utara.
adanya dugaan kuat pemalsuan dalam dokumen persetujuan lingkungan yang dikeluarkan tahun 2018. Bahkan, nomor register yang digunakan dalam surat tersebut diketahui bukan diperuntukkan untuk perizinan lingkungan, melainkan untuk pengangkatan kepala sekolah TK atau PAUD, berdasarkan keterangan dari Kabag Hukum Setda.
DPRD akan menjadi mitra kritis namun konstruktif bagi eksekutif, demi memastikan pemerintahan berjalan transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.