Dengan dukungan dari Kanwil Kemenkum Kalteng, diharapkan seluruh proses pembuatan peraturan daerah dapat menjadi lebih profesional, transparan, dan akuntabel
DPRD Kalteng terus menjalankan fungsi pengawasan secara aktif terhadap berbagai program pembangunan agar tetap sejalan dengan tujuan pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan
Penghargaan ini menjadi bukti nyata dari upaya nyata pemerintah daerah dalam meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kalteng
Aset mengalami kenaikan sebesar 22,20 persen menjadi Rp20,6 triliun, sementara penyaluran kredit meningkat 9 persen hingga Rp 11,7 triliun. Dana pihak ketiga juga melonjak 28 persen menjadi Rp13,8 triliun.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar rapat gabungan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPERIDA) Provinsi Kalteng.
Wakil Ketua III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Junaidi, melakukan kunjungan kerja sekaligus peninjauan kondisi sarana dan prasarana di beberapa titik di Kota Palangka Raya.
Koordinasi ini bertujuan untuk memperkuat dukungan dan sinergitas dalam pembentukan produk hukum daerah, sebagai tindak lanjut dari perjanjian kerja sama antara Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri dan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Republik Indonesia.
Junaidi menilai perbedaan pandangan dalam demokrasi adalah hal yang wajar, namun tidak boleh berkembang menjadi konflik sosial yang merugikan semua pihak.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Tengah mendorong pelestarian permainan tradisional Dayak, tidak hanya sebagai simbol budaya, tetapi juga sebagai sarana pendidikan karakter bagi generasi muda di tengah pesatnya arus digitalisasi.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalteng telah memulai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
Wengga menyampaikan bahwa pariwisata memiliki peran strategis sebagai penggerak ekonomi. Namun, manfaatnya akan lebih maksimal apabila terintegrasi dengan UMKM yang menjadi pelaku utama ekonomi kerakyatan di daerah.
Sinergi antar pemerintahan dinilai menjadi kunci agar pelayanan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendapatan di daerah dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.
Pengawasan ketat sejak dini, mulai dari tingkat internal partai dalam memberikan rekomendasi calon, dianggap sebagai kunci utama perbaikan kualitas demokrasi
Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya legislatif untuk mendengar langsung aspirasi dan persoalan yang dihadapi oleh warga masyarakat secara langsung.
Fokus utama dalam penanganan narkoba saat ini adalah pada upaya preventif dan edukatif, yang dianggap lebih efektif dalam mengurangi jumlah penyalahgunaan dan peredaran narkoba di masyarakat.