Pemerintah telah resmi memberlakukan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru yang berlaku mulai Jumat, 2 Januari 2026.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Palangka Raya, Rana Muthia Oktari, menegaskan bahwa fenomena pernikahan?dini pada anak harus segera ditekan dan diatasi secara serius di wilayah Kota Palangka Raya.?
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Faridawaty Darland Atjeh, mengajak Pemerintah Daerah (Pemda) untuk mengutamakan pengembangan pendidikan di wilayah pelosok sebagai upaya utama dalam menekan kasus pernikahan dini di provinsi ini.?
Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Provinsi Kalimantan Tengah mengalami penurunan tajam, dari sebelumnya sekitar Rp 2,4 triliun menjadi hanya sekitar Rp 504 miliar atau turun hingga 79 persen.
Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah, Okki Maulana, menyampaikan harapannya agar arah pembangunan daerah pada tahun 2026 semakin fokus pada pemerataan infrastruktur dan penguatan ekonomi berbasis masyarakat.
Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) tepat pada hari ini Rabu 7 Januari 2026 memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-73 pada , dengan rangkaian acara yang meriah di kawasan Stadion 29 November Sampit.
BORNEONEWS, Palangka Raya – Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah, Purdiono, mengajak pemerintah pusat melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kementerian Pekerjaan Umum untuk memberikan…
"Kegiatan reses yang dilakukan sebelumnya di seluruh wilayah Kalteng diharapkan telah berhasil menangkap aspirasi, harapan, serta keluhan langsung dari lapisan masyarakat, yang kemudian dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan kebijakan,"
Kolaborasi antar dinas dan instansi terkait dipercaya dapat menghasilkan ide-ide baru yang inovatif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat Kalteng.
Wakil Ketua III DPRD Kalteng Junaidi menyatakan bahwa upaya pencegahan dan penanganan kejahatan di wilayah perkebunan di Kalimantan Tengah perlu dilakukan dengan berbagai langkah komprehensif.
Wakil Ketua III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Junaidi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama sukseskan kegiatan, "Kalteng Berdoa dan Konser Amal untuk Bangsa," yang akan digelar Pemerintah Provinsi Kalteng.
Kenaikan UMP Kalteng 2026 mencapai Rp 212.516 dibandingkan dengan UMP tahun 2025 yang sebesar Rp 3.473.621 per bulan. Secara persentase, peningkatan tersebut mencapai 6,12 persen. Kenaikan ini diharapkan dapat mengimbangi perubahan kondisi yang terjadi di masyarakat.
Riska menegaskan bahwa DPRD Kalteng memilih menghormati dan mengikuti proses hukum yang sedang berjalan. Menurutnya, keputusan sepenuhnya berada di tangan lembaga peradilan.
"Dengan banyaknya wisatawan lokal yang mengunjungi, para pengusaha wisata lokal seperti pengelola homestay, restoran, dan pedagang akan mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih besar,"