BORNEONEWS, Sampit – DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) mendorong percepatan peningkatan layanan listrik, khususnya di Desa Bangkuang, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang. Upaya ini dilakukan agar…
Bila PT BSL terus tidak merespons undangan DPRD, pihaknya akan membahas langkah lanjutan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk mekanisme pemanggilan ulang
Berdasarkan data dari Dinas SDABMBKPRKP Kotim, Jalan Lesa di Kecamatan Parenggean tahun ini mendapat kucuran anggaran Rp3 miliar dari Perubahan APBD 2025.
"Yang pertama kami turut berdukacita atas korban meninggal yang terjadi diduga akibat keracunan di Sebabi. Kami mendorong pihak terkait, baik Kepolisian maupun Dinas Kesehatan agar bisa mengungkap penyebab utama kejadian itu,"
BORNEONEWS, Sampit – DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) terpaksa menjadwalkan ulang rapat dengar pendapat (RDP) lintas komisi terkait dugaan pembukaan hutan di Kecamatan Antang Kalang. Hal ini lantaran…
Oktav menjelaskan, sebelumnya pemerintah daerah memang pernah menerima permintaan warga terkait dugaan penanaman PT BPP yang dianggap berada di luar izin dan masuk ke wilayah Kotawaringin Timur, khususnya dari warga Samuda Kecil.
BORNEONEWS, Sampit – Menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026, DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) mengingatkan pengelola wisata Pantai Ujung Pandaran agar mempersiapkan penanganan sampah…
Menjelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), Wakil Ketua II DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Rudianur mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan, terutama menghadapi potensi cuaca ekstrem yang kini tengah melanda sejumlah wilayah.
DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) mendorong pemerintah daerah berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait penanganan konflik buaya yang terus meningkat.
Komisi II DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) mendorong pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) di kawasan Jalan Sawit Raya, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang.
Ia menyebut, sejak Perda itu disahkan, pemerintah daerah belum menjalankan aturan secara optimal. Padahal, isi Perda telah mengatur strategi pencegahan secara komprehensif dengan melibatkan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, hingga tempat hiburan.
Persoalan sampah di lokasi tersebut sudah berulang kali terjadi. Kondisi itu tidak hanya menganggangu pemandangan karena lokasinya di tepi jalan, namun juga menimbulkan bau yang dikhawatirkan berdampak terhadap kesehatan warga sekitar.
Kotim memiliki 168 desa dan 17 kelurahan, sehingga peran komponen lokal sangat penting dalam memutus rantai peredaran narkotika. Ia menilai kepala desa, BPD, dan mantir adat merupakan pihak yang paling memahami kondisi sosial masyarakat di wilayah masing-masing.