Sekretaris Komisi III DPRD Kotim, Riskon Fabiansyah, menyampaikan bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan memanggil perusahaan tambang yang diduga melanggar aturan, terutama PT Sanmas, untuk dimintai klarifikasi secara resmi.
proses pembahasan KUA-PPAS dilakukan secara serius, meski sempat terjadi perbedaan pendapat, namun akhirnya mencapai kesepakatan untuk kepentingan masyarakat Kotim.
BK menganggap insiden ini sebagai bentuk kekecewaan yang manusiawi, meskipun tetap menyesalkan terjadinya kejadian seperti itu di lingkungan lembaga legislatif.
Sebanyak 21 siswa baru SMP Negeri 1 Sampit mengikuti sidang paripurna DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Rabu, 16 Juli 2025. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang bertujuan mengenalkan fungsi dan peran lembaga legislatif sejak dini.
Kejadian terakhir yang terjadi di Bapanggang Raya menghanguskan rumah yang dalam kondisi kosong. Pemilik rumah sedang bekerja di Kelurahan Tanah Mas, sementara istrinya sedang berkunjung ke rumah keluarga di sebelah. Kebakaran terjadi sekitar pukul 20.00 WIB.
Perusahaan tambang di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) memilih bungkam terkait BPJS karyawan yang masih dibebankan ke anggaran pemerintah daerah melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Komisi III mendesak agar perusahaan-perusahaan tersebut segera memindahkan kepesertaan BPJS Kesehatan karyawannya ke skema BPJS Perusahaan, sesuai dengan peraturan yang berlaku
Setiap perusahaan pemegang HGU diwajibkan menyediakan kebun plasma seluas 20 persen dari total areal yang dikuasai. Kewajiban ini harus dilaksanakan di dalam areal HGU, bukan di luar.
Ketua DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Rimbun mendesak Pemerintah Kabupaten agar bertindak tegas terhadap perusahaan sawit yang belum merealisasikan kewajiban pembangunan kebun plasma seluas 20 persen dari total Hak Guna Usaha (HGU) yang dimiliki. Ia menyebut bahwa kelalaian ini merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak masyarakat.
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah atas kebijakan menaikkan insentif petugas pemadam kebakaran di bawah naungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) Kotim.
Ketua Fraksi PAN DPRD Kotim, Dadang Siswanto, mengungkapkan bahwa pihaknya telah meminta klarifikasi dari anggota yang bersangkutan. Namun, untuk langkah selanjutnya, fraksi masih menunggu arahan dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN Kotim.
Kejadian tersebut menjadi perhatian serius BK karena menyangkut etika dan sikap seorang wakil rakyat yang seharusnya menjadi contoh baik, khususnya bagi anggota dewan lainnya
Viral di media sosial, sosok remaja asal Desa Tanjung Jariangau, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), mencuri perhatian publik lantaran namanya hanya terdiri dari satu huruf 'C'.
"Kami memberikan apresiasi kepada Kapolres Kotawaringin Timur beserta jajaran yang bertindak tegas menindak para pelaku penjarahan sawit, baik di daerah ini,"
"Kalau berbicara ketidaktahuan, itu hanya alasan belaka. Kepala desa adalah orang yang dipilih oleh masyarakat, artinya mereka memiliki kesiapan secara SDM untuk menjalankan tugas dan fungsinya,"
Adapun rincian APBD Perubahan Kotim tahun anggaran 2025 yaitu, pendapatan sebelum perubahan Rp 2.284.188.714.000, setelah perubahan: Rp 2.221.265.767.000, berkurang Rp 62.922.947.000. Belanja sebelum perubahan Rp 2.352.307.199.900, setelah perubahan Rp 2.385.294.593.700, bertambah Rp 32.987.393.800. Defisit sebelum perubahan Rp 68.118.485.900, setelah perubahan Rp 164.028.826.700, bertambah? Rp95.910.340.800.
Anggota DPRD Kotim, Abdul Kadir, menyampaikan pembahasan dilakukan secara mendalam pada 2-3 Juli 2025 oleh masing-masing komisi bersama mitra kerja SOPD.
BORNEONEWS, Sampit – Anggota DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Hairis Salamad memberikan klarifikasi atas insiden pecahnya kaca meja di Kantor Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kotim…
DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) menerima kunjungan kerja dari DPRD Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), dalam rangka studi komparatif terkait pengelolaan pembangunan daerah.