Banyak koperasi masyarakat dan juga pihak manajemen perusahaan besar swasta (PBS) yang bertanya tentang tindak lanjut dari penertiban ini. Pemda agar segera meminta penjelasan kepada tim Satgas.
Berdasarkan petunjuk teknis (juknis), program MBG harus dilaksanakan melalui penyedia jasa atau vendor yang mengelola satu dapur umum dengan kuota maksimal 3.000 hingga 3.500 siswa. Makanan dari dapur ini hanya bisa dibagikan kepada sekolah dalam radius sekitar 6 kilometer atau waktu tempuh maksimal 30 menit dari lokasi dapur.
BORNEONEWS, Sampit – Ketua DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Rimbun menegaskan pentingnya pemerataan distribusi tenaga pendidik di seluruh wilayah Kotim, terutama di daerah pedalaman. “Kita harus…
DPRD Kotim mendukung penuh agar pasar tersebut segera beroperasi demi meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Dirinya meminta pemerintah daerah untuk segera memanggil penyedia jasa. Meskipun PT Heral Eranio Jaya (HEJ) tersangkut kasus hukum Gedung Expo Sampit, ia meyakini ada manajemen di dalamnya yang dapat menuntaskan pasar Mangkikit.
Rimbun juga meminta Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) yang baru dilantik untuk mampu berinovasi dalam menghadapi tantangan efisiensi anggaran yang saat ini dihadapi oleh pemerintah daerah.
BORNEONEWS, Sampit – Peringati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Ketua DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Rimbun mendorong pemerintah daerah untuk pemerataan pendidikan hingga ke wilayah pelosok. Ia…
Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Riskon Fabiansyah, menegaskan pentingnya revitalisasi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Murjani Sampit sebagai salah satu prioritas pemerintah daerah.
DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) mengapresiasi terhadap kemudahan layanan administrasi kependudukan yang diberikan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) setempat.
Anggota Komisi III DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Sihol Parningotan Lumban Gaol mengusulkan program seragam sekolah gratis bagi siswa baru untuk mendukung wajib belajar 9 tahun.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Riskon Fabiansyah menegaskan larangan keras terhadap segala bentuk pungutan liar di satuan pendidikan, khususnya saat Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2025. Ia meminta sekolah tidak lagi melakukan akal-akalan pungutan berkedok kegiatan kelulusan, wisuda, atau alasan lainnya.
BORNEONEWS, Sampit – Anggota Fraksi Gerindra DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Akhyannoor, menyoroti tingginya angka stunting di daerah tersebut yang masih jauh dari target nasional. Berdasarkan data…
BORNEONEWS, Sampit – Jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mengalami lonjakan signifikan pada semester II tahun 2024, yakni sebanyak 11.482 jiwa. Data ini diungkapkan oleh Dinas…