"Kita tidak bisa berbuat banyak karena ini keputusan dari pusat. Mudah-mudahan pemotongan ini yang terakhir dan 2026 tidak ada lagi pengurangan anggaran,"
Jalan Kandan-Camba ini merupakan jalur strategis yang menghubungkan enam desa, yakni Camba, Soren, Simpur, Pamalian, Hanjalipan, dan Palangan. Jalan ini menjadi satu-satunya akses utama bagi masyarakat di wilayah tersebut.
"Salah satu yang membedakan istem SPMB domisili dengan PPDB zonasi yaitu calon peserta didik harus membuktikan domisili berdasarkan data administrasi kependudukan (Adminduk) minimal satu tahun sebelumnya,"
BORNEONEWS, Sampit – DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) menyoroti rendahnya minat generasi muda untuk menekuni sektor pertanian, khususnya di wilayah Teluk Sampit yang selama ini dikenal sebagai lumbung…
Koperasi Merah Putih merupakan inisiatif nasional yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto?dengan target pembentukan 80.000 koperasi desa di seluruh Indonesia
"Kalau memang wacana Bupati untuk menyekolahkan dokter spesialis, kami dari Komisi III DPRD mendukung karena ini sangat positif. Rumah sakit pratama seperti di Samuda dan Parenggean juga perlu dokter spesialis, agar pelayanan kesehatan tidak menumpuk hanya di RSUD dr Murjani Sampit,"
Layanan kesehatan gratis itu tetap ditujukan bagi masyarakat yang kurang mampu dan dibiayai oleh pemerintah. Sementara rumah sakit swasta menyasar kelas menengah ke atas, yang selama ini bahkan lebih memilih berobat ke luar daerah atau luar negeri
Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Rimbun meminta agar penertiban kawasan hutan oleh Satgas PKH tidak hanya menyasar sektor perkebunan kelapa sawit. Ia menekankan pentingnya tindakan tegas terhadap aktivitas pertambangan ilegal yang juga beroperasi di kawasan hutan tanpa izin.
Menurut Rimbun, upaya untuk memberikan beasiswa ikatan dinas kepada dokter spesialis adalah langkah strategis dalam rangka menyiapkan tenaga kesehatan.
Ketua DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Rimbun meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas kasus video asusila yang viral dan diduga dilakukan di sebuah kos harian di Kota Sampit.
Anggota Komisi III DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) Langkap menyampaikan harapannya agar penunjukan pejabat baru di RSUD dr Murjani Sampit mampu membawa perbaikan signifikan dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Ketua Komisi I DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), Angga Aditya Nugraha, pemerintah daerah untuk memperketat pengawasan terhadap kos-kosan, khususnya yang beroperasi tanpa izin di wilayah Sampit.