Selain penyampaian laporan hasil rapat gabungan, dalam paripurna yang akan digelar di Gedung DPRD pukul 14.00 WIB itu, juga dirangkai dengan agenda lainnya.
Kalangan dewan menginginkan SOPD setempat memperhatikan perencanaannya sebelum membangun agar aspirasi tersebut bisa terdata dan mempermudah untuk memilih mana lokasi menjadi skala prioritas perbaikan.
Perlu pengawasan semua pihak terhadap kondisi harga TBS di Kota Nanga Bulik ini, terutama pemerintah daerah yang harus punya andil untuk mengawasi dan menstabilkan harga buah kelapa sawit masyarakat.
Belum selesainya ganti rugi lahan itu membuat pemilik tanah keberatan sehingga terjadi pemortalan. Padahal menurutnya, dana ganti rugi lahan itu sudah dianggarkan selama 2 tahun, mulai 2017 hingga 2018 ini.
Permasalahan tata batas itu diungkapkan Sekda Lamandau Arifin LP Umbing kepada anggota Komisi III DPRD Kalteng saat berkunjung ke Lamandau, Kamis (30/8/2018).
Saat ini keikhlasan dan kesetiakawanan sosial hampir tidak ada lagi yang menonjol di antara individu. Untuk itu, berbagai nilai kepahlawanan itu perlu diwariskan kepada generasi muda bangsa.
Apabila masih ada yang persentasenya di bawah standar sampai saat ini, artinya perencanaan OPD masih asal-asalan. Dengan mengajukan anggaran atas perencanaan, tapi realisasinya ternyata cukup minim.
DPRD Lamandau belum dapat melakukan pelantikan, karena sampai dengan saat ini masih belum ada kejelasan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tentang persetujuan untuk pengangkatan unsur pimpinan atas nama Budi Rahmat sebagai Wakil Ketua I DPRD setempat.
Momen Hari Idul Fitri menjadi motivasi sekaligus bersilahturahim bagi masyarakat, khususnya yang beragama Muslim supaya berbuat lebih baik dan saling menghormati antar sesama berjuluk Bumi Bahaum Bakuba.
Kalau ada yang mengangkut penumpang pakai pikap atau truk yang baknya terbuka agar langsung ditindak. Tidak ada lagi kebijaksanaan, karena ini menyangkut keselamatan manusia.
Pembentukan dua perda BPR dan penyertaan modal saya nilai sangat penting, untuk mendukung pembangunan daerah di segala bidang. Termasuk mengurangi masyarakat berutang kepada lintah darat.
Pada dasarnya semua anggota sudah menyetujui bahwa saudara Budi Rahmat diangkat sebagai unsur pimpinan di DPRD Kabupaten Lamandau. Dengan kesepakatan itu, maka berita acara langsung ditandatangani untuk disampaikan kepada Gubernur Kalteng.
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan PAW anggota dan mantan pimpinan DPRD Lamandau tersebut berlangsung di ruang sidang DPRD setempat, Kamis (5/4/2018).