Banyaknya keluhan masyarakat akibat kosongnya dokter spesialis kandungan di Rumah Sakit Umum Daerah Puruk Cahu menjadi perhatian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Murung Raya (Mura) Gad F. Silam.
BORNEONEWS, Puruk Cahu – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Murung Raya (Mura), Tuti Marheni minta Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Mura segera selesaikan…
DPRD Kabupaten Murung Raya menggelar Rapat Paripurna dengan agenda persetujuan terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2018, Rabu,3 Juli 2019.
Dalam kegiatan ini Mariyanto menyampaikan perkembangan MIS Karya Pembangunan dalam memberikan pendidikan dasar dan agama patut diapresiasi meski berdirinya sekolah ini masih terbilang baru
Anggota Fraksi PAN DPRD Murung Raya Tafruji meminta pemkab setempat mengevaluasi peraturan daerah tentang pembentukan Satuan Organisasi Perangkat Daerah atau SOPD.
Anggota DPRD Mura dari Komisi I, Rahmanto Muhidin angkat bicara untuk meminta agar perusahaan yang berinvestasi di wilayah Kecamatan Laung Tuhup bisa turun tangan membantu korban banjir.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Murung Raya, Rahmanto Muhidin mengunjung ke PT Cipta Enggang Nusalaras, Sabtu, 15 Juni 2019. Kunjungan itu dalam rangka monitoring dan pengawasan.
Program "1 Desa 10 Sarjana" dianggap baik oleh DPRD Kabupaten Murung Raya. Namun program tersebut juga harus melihat aspek jangka panjang yaitu menyediakan lapangan kerja bagi calon sarjana.
Puluhan karyawan PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) mengadu ke DPRD Kabupaten Murung Raya (Mura) karena gaji mereka sudah dua bulan belum dibayar perusahaan.
Anggota DPRD Kabupaten Murung Raya (Mura) H Barlin meminta pemerintah daerah (Pemda) setempat memperhatikan nasib guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terutama gaji mereka yang bertugas di desa.
Tahun 2018 ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya (Mura) membangun enam buah pasar menggunakan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Pemerintah Pusat senilai Rp 6,9 miliar.
DPRD Kabupaten Murung Raya mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) agar tidak mengabaikan aspirasi masyarakat terlebih masyarakat bawah. Sebab, ini menjadi tolak ukur pembangunan.