Khemal mengatakan, keberadaan Sekolah Rakyat harus dipastikan benar-benar menyasar anak-anak yang menjadi sasaran utama program, khususnya keluarga dengan kondisi kemiskinan ekstrem.
Pada hari pertama reses, rombongan DPRD turut meninjau keberadaan Sekolah Rakyat (SR) yang dikembangkan di wilayah Tangkiling/Km 38, Kecamatan Bukit Batu.
sebagai ibu kota provinsi, Palangka Raya memiliki daya tarik bagi masyarakat dari berbagai daerah untuk mencari pekerjaan. Kondisi tersebut secara tidak langsung membuat persaingan di pasar kerja semakin ketat.
Anggota DPRD Palangka Raya Syaufwan Hadi mengajak masyarakat menjadikan HUT ke-81 RI sebagai momentum memperkuat persatuan dan semangat membangun daerah.
Aspirasi yang diperoleh selama reses nantinya akan menjadi bahan bagi DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan maupun pembahasan program pembangunan daerah
Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Palangka Raya, Sumadi, mengatakan pembahasan perubahan KUA-PPAS menjadi bagian penting dalam memastikan arah kebijakan anggaran daerah tetap sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan.
Agenda utama rapat paripurna yakni pengesahan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2026.
Keberadaan MCK yang layak merupakan kebutuhan dasar di lingkungan sekolah dan tidak boleh diabaikan. Fasilitas sanitasi yang memadai berkaitan langsung dengan kesehatan, kebersihan, dan kenyamanan warga sekolah.