BORNEONEWS, Palangka Raya – Anggota Komisi III DPRD Palangka Raya, Hasan Busyairi, menilai bahwa edukasi kepada masyarakat perlu diperkuat dalam menyikapi isu LGBTQ yang belakangan menjadi perhatian…
Sebelumnya, berdasarkan pembaruan terbaru, terdapat lima SPPG di Kota Palangka Raya yang ditutup sementara oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Penutupan dilakukan karena adanya evaluasi dan perbaikan terhadap standar sanitasi serta pengelolaan limbah di fasilitas tersebut.
Subandi menyatakan bahwa, hubungan kerja sama antara DPRD Kota Palangka Raya dan DPRD Kota Banjarbaru perlu terus diperkuat agar kedua daerah dapat saling bertukar pengalaman dalam menyusun kebijakan pembangunan yang efektif.
BORNEONEWS, Palangka Raya – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Palangka Raya, Khemal Nasery, mengungkapkan bahwa Transfer ke Daerah (TKD) untuk Kota Palangka Raya pada tahun…
DPRD Palangka Raya menilai pemadaman listrik bergilir menjadi beban baru bagi masyarakat karena mengganggu aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik.
DPRD Palangka Raya meminta distribusi dan ketersediaan BBM untuk masyarakat diprioritaskan agar aktivitas ekonomi dan pelayanan publik tetap berjalan lancar.
"Fraksi PDI Perjuangan berkomitmen mengawal pembahasan kedua raperda ini secara objektif dan konstruktif agar menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas, implementatif, serta memberikan manfaat nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,"
"Kualitas bahan bakar harus menjadi prioritas. Jangan sampai masyarakat ragu karena minimnya informasi. Hasil uji teknis dan kesiapan distribusi perlu disampaikan secara terbuka agar menumbuhkan kepercayaan publik,"
DPRD Palangka Raya menyoroti SAL Pemko tahun anggaran 2025 sebesar Rp60,4 miliar dan meminta perencanaan program lebih optimal serta berdampak bagi masyarakat.