Pihak DPRD Kabupaten Pulang Pisau berharap, masyarakat lokal ikut berkontribusi dan berperan aktif dalam mengawal keberhasilan program Program Food Estate. Salah satunya dengan menjaga kawasan ketahanan pangan dari ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).
Warga nelayan di Dusun Papuyu III, Desa Tambak, Kecamatan Kahayan Kuala, Kabupaten PUlang Pisau berharap pemerintah daerah memfasilitasi pembangunan Solar Pack Dealer Nelayan (SPDN) atau pangkalan untuk pengisian bahan bakar Solar untuk nelayan.
Komisi I DPRD Pulang Pisau menganjurkan kepada SMA untuk melakukan sekolah tatap muka dalam waktu dekat ini?dengan alasan para siswa lebih mudah untuk diatur dan diimbau melakukan prokes secara disiplin
Ketua DPRD Pulang Pisau, Ahmad Rifai mengingatkan masyarakat Pulang Pisau untuk tetap berhati-hati dan mewaspadai penyebaran Covid-19 yang masih terjadi dan masih rawan di beberapa tempat, terutama pada saat liburan Natal dan Tahun Baru saat ini.?
Pendidikan dan kesehatan merupakan program yang sangat penting. Guna memastikan dua program ini terus menjadi prioritas pemerintah daerah, DPRD Pulang Pisau akan terus melakukan pengawalan, khususnya dari?Komisi I yang membidangi.
Kehadiran lembaga legislatif dalam intervensi program yang dilaksanakan pemerintah daerah sangat memiliki peranan. Seperti fungsi pengawasan dan anggaran yang dimiliki DPRD Pulang Pisau.
Sebagai fungsi dan tugasnya, DPRD Pulang Pisau telah melakukan? pengawasan terhadap sejumlah proyek yang? dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau.
Kalangan DPRD Pulang Pisau mengharapkan infrastruktur jalan menjadi perhatian pemerintah kabupaten, terutama saat memasuki musim hujan seperti sekarang ini.
Pengembangan pangan agroforestri yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup menjadi penyeimbang?program food estate yang saat ini sedang berjalan.
Anggota DPRD Pulang Pisau, Satria Wandi memberikan saran kepada pemeirntah terkait pembangunan infrastruktur. Pemkab diharapkan mengutamakan pembangunan pada ruas yang sudah ada tapi memerlukan perhatian.
Masalah infrastruktur dan bidang pendidikan masih menjadi masukan yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah untuk diakomodasi dan disampaikan dalam pembahasan APBD