Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Sukamara berharap Raperda tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukamara kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Kalimantan Tengah dapat mendukung koperasi dan industri kecil.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Sukamara meminta agar dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara No 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dapat menempatkan PNS sesuai kompetensinya.
Seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Sukamara menyetujui empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang disampaikan oleh eksekutif untuk dibahas lebih lanjut.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukamara dan DPRD menandatangani nota kesepatakan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD tahun anggaran 2019.
Wakil Bupati Sukamara H Ahmadi berharap, agar anggota DPRD Kabupaten Sukamara terpilih yang akan dilantik nanti dapat bekerjasama dengan pemerintah daerah.
Bupati Sukamara Windu Subagio berharap ekspose draf laporan akhir pekerjaan Rencana Teknis Satuan Permukiman SP 1 Pulau Nibung Kecamatan Jelai yang digelar Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Sukamara layak.
Bupati Sukamara, Windu Subagio mengatakan, jabatan kepala sekolah sangat berpengaruh terhadap kemajuan pendidikan. Untuk itu, kepala sekolah merupakan manajer di sekolahnya.
Wakil Bupati Sukamara, H Ahmadi mengingatkan, warga transmigrasi yang rencananya akan didatangkan ke Desa Sungai Baru, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara harus produktif.
Kabid Peternakan DKPP Sukamara Syamsir Hidayat mengatakan, bantuan sapi yang disalurkan pemerintah kepada kelompok ternak tidak semua berhasil dikembangkan.
Kepala DKPP Sukamara, Irlan Kodriansyah berharap, peserta yang dikirim untuk mengikuti Pekan Daerah (Peda) ke XII Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNI) di Sampit, Kotawaringin Timur (Kotim) dapat berbagi pengalaman dan pengetahun yang dimiliki.
Dewan juga meningatkan agar kesalahan yang terjadi pada 2018 yakni tidak terlaksananya anggaran perubahan jangan kembali terulang, mengingat dampaknya sangat merugikan