DPRD Barito Utara mengapresiasi respons cepat tim gabungan menangani karhutla dan mendorong penguatan koordinasi, kesiapan peralatan serta pencegahan dini.
Dalam himbauan tersebut, masyarakat diminta tidak menggunakan bahan berbahaya seperti bom, racun maupun setrum untuk menangkap ikan. Selain itu, masyarakat juga diingatkan menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan serta mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.
Rakor yang mempertemukan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa dan kelurahan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi serta menyelaraskan program pembangunan dari tingkat pusat hingga pemerintahan paling bawah.
Menurut Ardianto, langkah cepat yang dilakukan BPBD bersama Manggala Agni, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat), kepolisian, serta Masyarakat Peduli Api (MPA) patut diapresiasi.
Subandi menegaskan, kebiasaan membakar sampah di lahan terbuka harus dihentikan, terutama ketika kondisi lingkungan sangat kering. Api yang awalnya kecil dapat dengan mudah merembet ke vegetasi maupun lahan gambut di sekitarnya.
Data tersebut perlu dilihat secara lebih cermat karena tidak seluruhnya merupakan warga Kota Palangka Raya. Sebagian kasus ditemukan melalui layanan kesehatan di Palangka Raya, tetapi berasal dari daerah lain.
Menurut Naruk Saritani, pelayanan jemput bola merupakan inovasi yang sangat membantu masyarakat, terutama bagi warga yang berada di wilayah terpencil atau memiliki keterbatasan untuk datang langsung ke kantor Disdukcapil di Muara Teweh.
jaringan jalan tersebut merupakan urat nadi yang menghubungkan berbagai daerah dan berperan strategis sebagai jalur pendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Hasan menilai kebijakan tersebut merupakan langkah tepat agar minyak goreng tersebut tetap tersedia dan dapat dinikmati masyarakat yang menjadi sasaran subsidi.
"Perusahaan pasti otomatis kalau sampai ada kelalaian atau ada pembiaran maka pemerintah daerah, provinsi dan pusat pasti harus membuat tindakan tegas,"
"Ruang kelas, plafon, pagar sekolah hingga MCK menjadi kebutuhan yang harus segera diperbaiki. Jangan sampai kondisi sarana yang kurang layak mengganggu proses belajar mengajar maupun membahayakan siswa,"
Ketua DPRD Kotim Rimbun mengatakan pihaknya ingin memastikan akar persoalan yang menyebabkan antrean BBM, apakah berasal dari distribusi bahan bakar, pengelolaan SPBU, atau faktor lainnya.