Upacara HUT ke-81 RI dijadwalkan dimulai pukul 09.00 WIB. Dengan kondisi cuaca yang berangsur membaik, ia berharap kabut asap tidak menjadi hambatan selama prosesi berlangsung.
Kepala Disbudpar Kotim Ramadansyah mengatakan, pembentukan Pokdarwis diharapkan dapat mendorong masyarakat mengenali dan mengembangkan potensi wisata di wilayah masing-masing.
Edison menyampaikan apresiasi kepada lima anggota BPD yang resmi dilantik. Menurutnya, jabatan tersebut merupakan amanah sekaligus bentuk kepercayaan masyarakat untuk memperjuangkan suara, harapan, dan kepentingan warga desa.
DLH Kotim meluncurkan SIGAP Mentaya untuk memantau kualitas air Sungai Mentaya secara cepat, akurat dan terintegrasi serta mendukung deteksi dini pencemaran.
Kabut asap pekat masih menyelimuti Sampit pada pagi hari. Satkorlak Karhutla Kotim menyebut asap diduga berasal dari sejumlah lokasi kebakaran di sekitar kota.
Pemerintah desa berharap pemilik kebun tidak hanya melakukan pemantauan ketika api sudah muncul, tetapi meningkatkan kewaspadaan sejak kondisi lahan mulai kering
Pimpinan Cabang Perum Bulog Cabang Kotawaringin Timur, Wahyu Tri Hutomo, menyampaikan bahwa pelaksanaan bantuan pangan melibatkan peran masing-masing pihak, mulai dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Sosial, Perum Bulog,? TNI, Polri hingga pemerintah desa.?
Kepala Dinas DP3AP2KB Kotim, dr. Achmad Yusi, dalam kesempatan tersebut menyampaikan data dari Komnas Perempuan yang menunjukkan adanya peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan secara nasional.
Menurutnya, pembangunan jembatan tersebut menunjukkan adanya semangat gotong royong dan sinergi berbagai pihak dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur masyarakat.
Proses pembentukan Perda membutuhkan sejumlah tahapan sehingga tidak dapat dilakukan secara instan. Namun, percepatan tetap dapat diupayakan melalui koordinasi dengan DPRD sesuai kewenangan yang dimiliki.
Ekskavator milik Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kotim terbakar saat karhutla di Mentaya Hilir Utara setelah alat berat tersebut mengalami kerusakan dan tidak dapat dipindahkan.
BPKP menanyakan sejumlah hal terkait pelaksanaan program. Namun, ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotim pada dasarnya memiliki peran dalam hal administrasi dan pengawasan karena program tersebut berada di bawah Kementerian Sosial (Kemensos).
BPKP juga ingin memastikan kondisi anak-anak yang mengikuti program sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Salah satunya adalah memastikan mereka mendapatkan kesempatan yang lebih baik dari sisi pendidikan dan kehidupan.