BORNEONEWS, Sampit - Anggota Komisi III DPRD Kotawaringin Timur, Dadang H Syamsu meminta pemerintah kabupaten cepat tanggap membantu masyarakat yang menjadi korban banjir.
Hal ini harus cepat dilakukan mengingat persoalan akibat banjir ini rentan menyebabkan beban bagi korban, selain tidak bisa bekerja juga kesulitan untuk bertahan hidup sehari-harinya.
"Banjir yang terjadi beberapa waktu lalu harus menjadi pengalaman. Jangan sampai terlambat menyalurkan bantuan. Kasihan masyarakat kita. Komunikasi dan koordinasi harus dilakukan dengan cepat," kata Dadang, Senin, 15 November 2021.
Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kotim ada enam kecamatan yang dilanda banjir yaitu Tualan Hulu, Cempaga, Cempaga Hulu, Parenggean, Mentawa Baru Ketapang dan Baamang. Ketinggian air bervariasi mulai 60 centimeter hingga hampir 2 meter.
Kondisi yang terjadi empat hari terakhir ini membuat aktivitas masyarakat menjadi terganggu, bahkan puluhan rumah warga mulai terendam.
--page
Dadang mengingatkan ini agar jangan sampai pengiriman bantuan untuk korban banjir kembali terlambat.Saat terjadi musibah, warga sangat membutuhkan bantuan. Pemerintah harus berada paling depan dalam membantu masyarakat yang sedang kesusahan.
Politisi Partai Amanat Nasional ini gencar menyoroti masalah ini karena saat banjir beberapa waktu lalu dia mendapat laporan bahwa bantuan dari pemerintah dinilai lamban sampai kepada korban banjir.
Untuk itu saat rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah belum lama ini, masalah ini juga dikemukakannya.
Masalah ini perlu menjadi perhatian serius karena Kotawaringin Timur termasuk daerah rawan bencana,khususnya banjir yang sering terjadi saat curah hujan tinggi.
Anggaran untuk penanganannya harus selalu tersedia, khususnya untuk membantu korban banjir agar tidak sampai kelaparan.
--page
Ketua Fraksi PAN ini mengapresiasi kebijakan pemerintah menambah alokasi anggaran belanja tidak terduga dari Rp1 miliar menjadi Rp 5 miliar sehingga diharapkan tidak ada kendala lagi dalam penyaluran bantuan untuk korban banjir.
"Koordinasi pemerintah kecamatan dan desa dengan BPBD harus ditingkatkan supaya penanganan korban banjir bisa dilakukan dengan cepat. Data yang dikirim juga harus akurat dan dipercepat supaya bantuan juga cepat disalurkan," demikian Dadang. (NACO/B-5)
